Rabu 21 Feb 2024 19:55 WIB

Ulama Lebak KH Hasan Basri Berpesan Pemimpin Terpilih Harus Adil dan Jujur

Ia juga mengajak seluruh anak bangsa agar menjaga keharmonisan.

Ulama karismatik Kabupaten Lebak KH Hasan Basri.
Foto: ANTARA/Mansyur
Ulama karismatik Kabupaten Lebak KH Hasan Basri.

REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Ulama karismatik Kabupaten Lebak KH Hasan Basri berpesan pemimpin  terpilih pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 harus memiliki sikap adil dan jujur sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

 

Baca Juga

"Siapapun pemimpin terpilih itu harus memiliki sikap adil dan jujur," kata Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hasanah Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Rabu (21/2/2024).

 

Dikatakannya pemimpin hasil konstelasi politik melalui pesta demokrasi yang dipilih oleh masyarakat wajib didukung. Siapapun pemimpin itu, karena berdasarkan hasil pilihan seluruh rakyat Indonesia yang sah.

Namun, pemimpin bangsa itu tentu harus memiliki sikap kejujuran dan keadilan. Apabila, rekam jejak pemimpin itu memiliki jiwa jujur dan adil tanpa berdusta atau berbohong juga bersikap adil kepada seluruh rakyatnya dipastikan dapat mewujudkan kesejahteraan.

 

Sebab, dampak positif kejujuran dan keadilan cukup besar dan dapat menikmati keberkahan serta kemakmuran bagi seluruh rakyat. Sebaliknya, kata dia, jika pemimpin bangsa itu suka berbohong dan tidak adil dipastikan akan membawa kemudaratan serta kemiskinan.

 

Bahkan, perbuatan korupsi akan merajalela yang dilakukan pemimpin itu. "Kita berharap janji yang dikampanyekan itu setelah menjadi pemimpin terpilih maka harus direalisasikan tanpa berbohong," kata Ketua Komisi Fatwa MUI Banten tersebut.

 

Ia juga mengajak seluruh anak bangsa agar menjaga keamanan, kedamaian, keharmonisan dan kerukunan guna memperkuat persatuan dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Perbedaan pandangan politik itu sah-sah saja dan menjadikan bagian demokrasi, namun jangan sampai bangsa ini mudah terpecah-belah. Bila pelaksanaan pemilu itu ada dugaan kecurangan tentu bisa diselesaikan melalui lembaga penegak hukum.

 

Para penegak hukum yang diberikan tugas tentu dapat memberikan sanksi sesuai aturan yang ada. "Kami minta masyarakat jangan sampai ketidakpuasan dalam pesta demokrasi ini terjadi kekerasan dan anarkisme. Agama Islam mengharamkan cara-cara kekerasan, terlebih memecah belah persatuan," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement