REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dapat mendorong Indonesia keluar dari middle-income trap serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

“Kami berharap agar aksesi OECD bisa mendukung program prioritas pemerintah Indonesia, antara lain ekonomi hijau, digitalisasi, pengembangan SDM, good governance, serta mendorong Indonesia segera lepas dari middle-income trap,” ujar Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Ia juga menyatakan, proses tersebut dapat menjadi katalisator untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita Indonesia. Dengan menjadi anggota OECD, Indonesia perlu menyelaraskan berbagai peraturan menurut standar OECD.

Menurut Airlangga, penyelarasan standardisasi tersebut dapat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat secara umum karena dapat membantu UMKM untuk masuk menjadi pemain dalam pasar global. Selain itu, ia menyatakan bahwa standardisasi tersebut juga dapat meningkatkan nilai investasi dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengatakan bahwa keputusan anggota OECD untuk membuka diskusi aksesi Indonesia merupakan hal bersejarah karena Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang mengajukan hal tersebut.

“Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah pemain global yang signifikan, memberikan kepemimpinan yang penting di kawasan ini dan sekitarnya,” ucap Cormann.

Ia menuturkan bahwa OECD berharap keputusan untuk membuka diskusi aksesi tersebut dapat membantu Indonesia dalam melanjutkan upaya reformasi untuk mencapai visi menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita minimal 30.300 dolar AS pada tahun 2045.

Selanjutnya, dia menyatakan bahwa rancangan peta jalan aksesi terkait proses tinjauan teknis terhadap keselarasan regulasi domestik dengan standar OECD akan disiapkan bersama dengan pemerintah Indonesia untuk ditinjau oleh Dewan OECD nantinya.

Indonesia adalah salah satu negara mitra utama OECD sejak 2007. Dukungan tertulis terhadap proses aksesi Indonesia sudah diperoleh dari Australia, Jepang, Jerman, dan Slovakia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika