BERLIN – Barat yang menganggap dirinya demokratis, membungkam suara-suara dukungan terhadap Palestina dan kritik atas Israel. Suneil Sanzgiri, warga Amerika keturunan India, berencana mengikutkan film garapannya di festival Berlinale.
Namun kemudian film bertema mengenai perlawanan terhadap kekaisaran Portugis ia cabut dari keikutsertaan di festival. Ia kebetulan memberikan simpatinya terhadap Palestina menyusul serangan militer Israel ke Gaza.
Mengumumkan boikot atas festival film Berlinale, di Berlin, Jerman yang berlangsung 15-25 Februari 2024, melalui Instagram Sanzgiri menuding Jerman membungkam suara-suara yang menyampaikan dukungan terhadap Palestina dalam perang yang terjadi di Gaza.
‘’Saya tidak ingin terlibat dengan mereka. Kita semua memiliki darah di tangan kita,’’ katanya seperti dilansir Reuters, Rabu (21/2/2024). Film Sanzgiri adalah salah satu dari setidaknya tiga film yang ditarik oleh pembuatnya. Artis lain dalam festival ini juga menarik karyanya.
Penarikan karya ini menunjukkan siasat yang dilakukan lembaga-lembaga kebudayaan Jerman, yang kini terjebak di antara upaya melindungi kebebasan artistik dan mengakui banyak kalangan di Jerman memikul tanggung jawab sejarah setelah Holocaust.
Sengketa semacam ini juga di sejumlah wilayah Eropa sejak 7 Oktober. Hamas menyerang Israel kemudian dibalas dengan operasi militer di Gaza yang hingga kini menyebabkan kematian 29 ribu warga sipil Gaza. Dunia mendorong adanya gencatan senjata permanen di Gaza.
Dalam konteks tersebut, The European Broadcasting Union bersikeras mendorong agar Israel dikeluarkan dari Eurovision Song Contest.
Protes terjadi di Naples, Italia pada Februari setelah badan penyiaran milik pemerintah, RAI, menghindarkan diri dari tuntutan penyanyi rap Ghali yang menyerukan penghentian genosida oleh Israel saat malam penutupan Sanremo Music Festival.
Di Inggris, sebuah jaringan seniman mendokumentasikan kegiatan yang menyingkirkan seniman yang mempunyai pandangan pro-Palestina. Galeri seni Arnolfini di Bristol juga mendapatkan kecaman setelah membatalkan pemutaran film Palestina.
Mereka berdalih bahwa dikhawatirkan kegiatan itu dibelokkan ke aktivitas politik. Sedangkan di Prancis, sekelompok seniman pada November lalu mengorganisasi kegiatan "silent march". Mereka membentangkan spanduk putih tanpa tertulis slogan apapun.
Sementara di Jerman, kemarahan sekelompok masyarakat atas serangan Israel ke Gaza yang telah menyebabkan 29 ribu warga sipil meninggalkan berbenturan dengan kelompok lain yang memberikan dukungan pada Israel.
Mereka menyatakan, Pemeirntah Jerman menggunakan kekuatan keuangan untuk mencegah munculnya kritik keras terhadap Israel. Namun, Pemerintah mengelaknya dan menegaskan pemerintah menjamin kebebasan berekspresi.
‘’Kebebasan dalam berseni dan ekspresi merupakan di antara prinsip dasar demokrasi yang paling penting di Jerman, yang tentu saja dilindungi oleh pemerintah federal,’’ kata seorang juru bicara Kementerian Kebudayaan Jerman.
Di samping mengumumkan boikot Berlinale, Sanzgiri menyuarakan dukungan pada Strike Germany, inisiatif yang diluncurkan para seniman anonym ada Januari lalu yang menyeru pembuat film, musisi, penulis, dan seniman agar tak berpartisipasi dalam kegiatan budaya di Jerman.
‘’Ini merupakan seruan untuk menolak lembaga-lembaga budaya Jerman menggunakan kebijakan McCarthyist yang menekan kebebasan berekspresi, khususnya ekspresi solidaritas terhadap Palestina,’’ demikian pernyataan inisiator Strike Germany.
Merujuk laman inisiatif Strike Germany, setidaknya 1.600 seniman membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan termasuk pemenang Nobel asal Prancis, Annie Ernaux. Bulan lalu, festival musik CTM di Berlin mengumumkan beberapa artis mundur.
Mereka menyatakan mundurnya mereka dari festival sebagai dukungan pada Strike Germany. Dalam hal ini, Strike Germany juga mendengungkan agar dirumuskan definisi berbeda mengenai anti-Semit yang tak mencakup kritik terhadap Israel.
Ratusan penulis internasional juga mengecam Frankfurt Book Fair setelah panitia menunda pemberian penghargaan kepada penulis Palestina pada Oktober. reuters/han
Ikuti Whatsapp Channel Republika