REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi mengatakan, Israel sudah menyiapkan prosedur yang diperlukan untuk menutup stasiun televisi Aljazirah di negara tersebut. Hal itu disampaikan dalam sesi Komite Keamanan Nasional di Knesset (parlemen Israel) untuk membahas rancangan undang-undang (RUU) yang memungkinkan Pemerintah Israel menutup media jika dianggap merugikan keamanan nasional.
“Kami menyiapkan prosedur yang diperlukan untuk penutupan Aljazirah. Ada masalah lain yang mungkin perlu kita atasi,” kata Karhi dalam sesi yang digelar pada Rabu (21/2/2024), dilaporkan Anadolu Agency.
RUU pembredelan media yang dianggap merugikan kepentingan nasional telah disetujui Pemerintah Israel pada 12 Februari 2024 dan lolos pembahasan pertama di Knesset. Berdasarkan RUU tersebut, Menteri Komunikasi Israel akan diberi wewenang menutup jaringan media asing yang beroperasi negara tersebut.
Selain itu, RUU memberi wewenang untuk menyita peralatan media terkait jika Menteri Pertahanan mengidentifikasi bahwa siaran mereka menimbulkan “bahaya nyata bagi keamanan negara”. Karhi sebelumnya telah menuduh Aljazirah yang berkantor pusat di Qatar bekerja melawan kepentingan pertahanan Israel dan memicu sentimen anti-Israel.
“Kami berhasil mengubah peraturan darurat dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kami menerapkannya, kami menutup [saluran Lebanon] Al Mayadeen,” pernyataan Knesset mengutip ucapan Kahri. “Media-media ini menghasut melawan Israel, dan merupakan saluran pemberi makan bagi warga Arab Israel dan mereka yang berada di Otoritas Palestina,” tambahnya.
Aljazirah memiliki kantor dan tim koresponden di Israel. Mereka aktif melaporkan beragam peristiwa yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina. Laporan-laporan Aljazirah kerap menyuarakan aspirasi dan perjuangan rakyat Palestina. Saat ini, Aljazirah pun memiliki jurnalis yang meliput langsung pertempuran Israel-Hamas di Jalur Gaza. Agresi Israel ke Gaza telah membunuh lebih dari 29.300 warga Palestina.