REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Kantor Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan London mendukung Perdana Menteri Belanda yang akan segera turun, Mark Rutte untuk maju sebagai pengganti Sekretaris Jenderal Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg yang akan turun dari jabatannya pada Oktober mendatang.
Bila terpilih Rutte akan menghadapi tugas berat. Ia akan harus mempertahankan dukungan pertahanan NATO ke Ukraina yang sedang menghadapi invasi Rusia. Sambil menjaga eskalasi konflik membawa aliansi itu berperang langsung dengan Rusia.
Masa depan NATO juga akan ditentukan pada pemilihan Presiden AS tahun ini. Mantan Presiden Donald Trump yang tampaknya akan kembali maju sebagai kandidat calon presiden dari Partai Republik mengatakan tidak akan membela negara sekutu NATO yang kurang berkontribusi.
Tahun lalu Rutte yang dianggap calon terkuat kandidat Sekjen NATO mengungkapkan ketertarikannya menduduki jabatan tersebut. Pada Kamis (22/2/2024) Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan Rutte merupakan tokoh yang disegani di seluruh NATO serta memiliki rekam jejak kuat di bidang pertahanan dan keamanan. Ia merupakan orang yang dapat memastikan NATO tetap kuat dan siap membela diri.
Para pemimpin NATO ditunjuk melalui konsensus yang membutuhkan dukungan 31 anggotanya atau setidaknya tidak ada yang menolaknya. Saat ini Swedia siap untuk menjadi anggota ke-32 aliansi ini.
Pada Juli lalu, Rutte yang merupakan perdana menteri terlama Belanda mengumumkan pengunduran dirinya dari politik Belanda namun tetap menjabat sebagai pelaksana tugas sementara negosiasi koalisi terus berlanjut setelah pemilihan 22 November 2023.
Stoltenberg, mantan perdana menteri Norwegia, sudah menjabat sebagai kepala NATO sejak tahun 2014. Masa jabatannya diperpanjang pada bulan Juli tahun lalu untuk keempat kalinya karena NATO ini memilih mempertahankan pemimpin berpengalaman daripada mencoba menyepakati seorang pengganti sementara Rusia berperang di Ukraina yang merupakan pintu belakang NATO.
Para diplomat mengatakan saat ini Rutte satu-satunya kandidat resmi untuk jabatan tersebut. Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas dan Menteri Luar Negeri Latvia Krisjanis Karins juga mengisyaratkan ketertarikan mereka namun belum mengajukan diri secara resmi sebagai kandidat.
