Jumat 23 Feb 2024 18:18 WIB

Organisasi Hak Asasi Manusia Israel Desak Negara Donor Pulihkan Dana UNRWA

Aksi segelintir orang tidak boleh menutupi pekerjaan kemanusiaan vital UNRWA.

Rep: Lintar Satria/ Red: Gita Amanda
AS dan 8 negara Barat lainnya menghentikan sementara pendanaan untuk badan bantuan PBB untuk Palestina, UNRWA.
Foto: VOA
AS dan 8 negara Barat lainnya menghentikan sementara pendanaan untuk badan bantuan PBB untuk Palestina, UNRWA.

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Tujuh organisasi hak asasi manusia Israel mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan pemulihan badan bantuan pengungsi PBB untuk Palestina (UNRWA). Sehingga lembaga itu dalam melanjutkan pekerjaan kemanusiaan di Gaza.

Tujuh organisasi tersebut antara lain Doctors for Human Rights, B’Tselem, Breaking the Silence, Gisha, City of Nations, Checkpoint Watch, dan Fighters for Peace. "Keraguan keterlibatkan pegawai UNRWA dalam serangan ke Israel sangat serius, tapi tidak dapat membenarkan hukuman dengan membekukan anggaran lembaga," kata organisasi-organisasi tersebut dalam pernyataan mereka seperti dikutip Aljazirah, Jumat (23/2/2024).

Baca Juga

"Aksi segelintir orang tidak boleh menutupi pekerjaan kemanusiaan vital UNRWA," tambah mereka.

Bulan lalu beberapa negara yang sebagian besar negara Barat menangguhkan kontribusinya ke UNRWA. Setelah Israel menuduh tanpa bukti yang jelas, sejumlah pegawai UNRWA terlibat dalam serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober lalu.

Sementara itu pekerja-pekerja kemanusiaan di Gaza termasuk dari PBB mengungkapkan sulitnya proses misi evakuasi pasien dan keluarga mereka dari Rumah Sakit Nasser di Khan Younis. Israel mengepung dan menyerang rumah sakit tersebut sejak pekan lalu.

Dr Sara al-Saqqa dari Kantor Koordinasi Kemanusiaan PBB mengatakan tidak ada air dan listrik di dalam rumah sakit tersebut. Obat-obatan terbatas dan makanan tidak cukup bagi mereka yang terjebak di dalam fasilitas medis.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan pasukan Israel kembali menyerbu serta melarang pergerakan keluar dan masuk kelompok rumah sakit tersebut. Kementerian menambahkan air limbah membanjiri lantai dasar rumah sakit dan staf serta pasien tidak memiliki air untuk diminum atau membersihkan diri, tidak memiliki makanan, listrik, oksigen, dan peralatan medis.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement