REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan (Menhan) Australia, Ricard Marles memastikan pemerintah Australia tidak mendukung gerakan kemerdekaan apapun di Indonesia. Marles merespons pertanyaan jurnalis tentang pandangan negaranya menyikapi gerakan separatis di Papua.
"Kami mendukung kedaulatan Indonesia," ucap Marles di samping Menhan RI Prabowo Subianto dalam konferensi pers di kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).
Dia menekankan, posisi Australia sangat jelas mengakui kedaulatan wilayah Indonesia. Marles menegaskan, termasuk provinsi yang menjadi bagian dari Indonesia tidak bisa diintervensi asing. "Tidak ada dukungan untuk gerakan kemerdekaan apapun," ucap Marles yang pernah berkunjung ke kediaman Prabowo di Hambalang pada medio 2023.
Baca: Berikut Isi Surat Ucapan Selamat dari Presiden Erdogan untuk Prabowo
Sementara itu, Marles juga menyinggung pembahasan mengenai peningkatan perjanjian kerja sama pertahanan yang baru bersama Indonesia di bawah Menhan Prabowo semakin mendekati tahap akhir. "Kami dalam posisi yang juga berharap perjanjian itu segera ditandatangani beberapa bulan ke depan," kata Marles.
Dia juga menyebut jika diteken, perjanjian kerja sama itu menjadi wujud kemitraan bidang pertahanan paling signifikan sepanjang sejarah hubungan Indonesia dan Australia. "Itu juga akan menjadi momen paling penting dalam hubungan bilateral ini," kata Marles.
Negosiasi membahas perjanjian kerja sama pertahanan yang lebih lengkap antara Indonesia dan Australia setidaknya mulai sejak Februari 2023, termasuk dalam pertemuan 2+2 menteri luar negeri dan menteri pertahanan Indonesia-Australia di Canberra pada Februari 2023.
Baca: Mengenal Raja Baru Malaysia, Junior Prabowo di Fort Bragg, AS
Pembahasan itu kemudian berlanjut terutama saat Prabowo dan Marles bertemu di kantor Kemhan RI, Jakarta, pada 5 Juni 2023. Marles seusai pertemuan itu menyebut perjanjian kerja sama pertahanan Indonesia-Australia yang baru akan lebih komprehensif dan ambisius.
Dalam pertemuan itu, turut hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian, Wakil Menteri Pertahanan RI Letjen (Purn) M Herindra, Wakil Kepala Kepolisian Negara RI (Wakapolri) Komjen Agus Andrianto, dan Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid.