REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Raja Malaysia Sultan Ibrahim tidak suka sistem yang banyak red tape sehingga menitahkan setiap instansi pemerintahan di negara itu untuk efisien dan mempercepat proses kerja.
"Saya tidak suka dengan sistem yang banyak red tape. Oleh Karena itu, efisiensi proses kerja setiap instansi pemerintahan mesti senantiasa dinilai dan ditingkatkan," kata Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim pada upacara pembukaan masa sidang pertama penggal ketiga Parlemen Malaysia Ke-15 di Gedung Parlemen yang diikuti secara daring di Kuala Lumpur, Senin (26/2/2024).
Agong juga menitahkan lembaga penegakan hukum menjalankan penyelidikan dengan lebih efisien dan cepat agar kasus dapat tuntas dengan segera.
Raja Malaysia juga menitahkan agar semua kasus yang telah dibawa ke pengadilan juga mesti segera diadili supaya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan negara selalu terjaga.
Agong mengungkapkan menyambut baik Malaysia yang ada pada peringkat ke-29 untuk Indeks Daya Saing Dunia 2023.
Selain menekankan perlunya upaya terus-menerus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keterampilan kerja yang dimiliki lembaga, Agong juga menitahkan mesin kerja harus meningkatkan dan mengamalkan prinsip-prinsip kerja dengan integritas agar pembangunan ekonomi dapat tercapai dengan sukses.
Pada kesempatan yang sama, Raja Malaysia menyatakan kecewa ketika diberi tahu pemerintahan saat ini sedang menanggung beban utang yang makin besar. Hal itu disebabkan sejak 1998 pemerintah selalu berada dalam kedudukan selalu defisit.
Keadaan keuangan pemerintah yang telah lama lemah akan menyulitkan pemerintah untuk melaksanakan proyek pembangunan baru atau memberikan suntikan keuangan bagi merencanakan pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, dia mendukung keinginan pemerintah untuk segera mengambil langkah penghematan.
Agong mengatakan bahwa pihaknya akan meneliti belanja pemerintah dan memastikan setiap usulan pengeluaran untuk hal-hal yang betul-betul diperlukan.
"Saya berharap semasa pemerintahan saya ini pemerintah akan berjaya memperoleh kelebihan fiskal setiap tahun," ujarnya.
Agong juga menitahkan agar pemerintah mesti bersikap tegas membendung kebocoran dan penyelewengan dana awam.
Ia menitahkan untuk memeriksa semua kelemahan tata kelola di semua peringkat, termasuk di badan hukum serta perusahaan milik pemerintah serta anak-anak perusahaannya.
Terkait dengan sektor ketenagakerjaan dengan sumber daya manusia berkualitas tinggi yang tidak terserap, Agong mengatakan bahwa pemerintah perlu berusaha menarik investasi bernilai tinggi sehingga peluang kerja akan memberi penghasilan yang wajar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika