REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia selaku Presiden Konferensi Perlucutan Senjata (Conference on Disarmament), menyerukan perlunya penguatan komitmen perlucutan senjata secara global. Dalam High-Level Segment Conference on Disarmament yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Senin (26/2/2024), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk memenuhi kewajibannya, termasuk yang diatur dalam Traktat Non-Proliferasi (NPT).
“Saya sampaikan Indonesia telah meratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) dan siap mendorong universalisasinya,” kata Retno dalam keterangan tertulisnya. Dia menjelaskan, Indonesia bersama-sama dengan negara ASEAN terus mendorong penandatanganan segera Protokol SEANWFZ oleh negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau P5.
Dalam forum itu, Retno juga mendorong negara-negara untuk mencapai kemajuan dalam perlucutan senjata, baik dari sisi prosedural maupun substantif. “Fokus utama hendaknya ditujukan kepada isu-isu yang menuai kesepakatan seperti Negative Security Assurances yang legally binding dan traktat cut-off bahan fosil,” tuturnya.
Lebih lanjut, Retno menyoroti perlunya kerja sama dalam mengatasi tantangan-tantangan keamanan baru. Menurut Retno, Conference on Disarmament harus adaptif dan responsif terhadap lanskap keamanan yang terus berubah.
Termasuk munculnya teknologi baru dalam sistem persenjataan dan perang modern, serta mewujudkan traktat untuk mencegah perlombaan senjata di antariksa. “Di akhir pernyataan, saya sampaikan kecaman atas wacana penggunaan senjata nuklir oleh Israel untuk mengancam warga Gaza. Saya juga mendesak dihentikannya pengiriman senjata ke Israel untuk mencegah semakin banyaknya korban jiwa,” ujarnya.
Retno pun menyampaikan penyesalan terkait tidak tercapainya kesepakatan mengenai aplikasi Palestina sebagai negara pengamat dalam konferensi tersebut. Beranggotakan 65 negara termasuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Conference on Disarmament merupakan forum negosiasi multilateral yang membahas upaya perlucutan senjata.
Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Febrian A Ruddyard selaku Presiden Conference on Disarmament, Retno juga menekankan pentingnya mengatasi kebuntuan yang dihadapi oleh konferensi saat ini. “Sebagai presiden, Indonesia berkomitmen untuk mendorong transparansi, keseimbangan, dan juga dialog yang konstruktif,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika