REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, pembahasan program makan siang gratis dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (27/2/2024), hanya untuk antisipasi. Dia mengatakan, langkah itu dilakukan agar ada kesinambungan antara program 2024 dengan 2025.
"Itu untuk jaga-jaga saja, antisipasi saja itu. Agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada tahun 2024 nanti tidak putus pada tahun 2025," ucap Muhadjir saat ditemui di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).
Menurut Muhadjir, apabila anggaran program tersebut disetujui untuk masuk ke dalam APBN 2025, maka masih masih bisa diubah lewat APBN Perubahan 2024. Hanya saja, kata dia, jika memang tidak berubah maka sudah terjadi kesinambungan antara program yang dirancang dan yang berjalan ke depan.
Baca: SBY dan Prabowo, Hingga AHY Adalah Eks Penghuni Paviliun 5 Akmil
Hal itu membuat proses transisi ke depan berjalan secara halus. "Syukur-syukur kalau enggak berubah memang dirancang kan biar kompetibel aja biar berkesinambungan dari APBN sebelumnya dengan APBN berikutnya sehingga proses transisi itu tidak harus kayak ada apa ada pembatasan gitu. Ini smooth aja," jelas Muhadjir.
Dia pun tidak merasa penganggaran program makan siang gratis itu diputuskan terlalu dini saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurut Muhadjir, penganggaran tersebut belum tentu disetujui oleh DPR RI.
Setelah itu, sambung dia, masih akan dilakukan pembahasan terlebih dahulu. "Ndak (terlalu dini). Itu kan masih dalam pembahasan, juga belum diketok oleh DPR. Masih pembahasan kok," ucap Muhadjir.
Terkait simulasi anggaran, Muhadjir memastikan, sudah aman. Pasalnya, memasukkan program itu ke dalam penganggaran APBN ibarat memindahkan amplop saja. Menurut dia, anggaran yang digunakan adalah yang memang selama ini sudah ada dialokasikan untuk program pemerintahan sebelumnya.
"Kan selama ini sudah Anda anggaran pendidikan di ada BOS, kemudian nanti kalau bisa juga dari Dana Desa. Jadi jangan bayangkan nanti kemudian ada tambahan anggaran baru khusus gitu enggak selama ini selalu itu kan kita. Amplop aja pindah amplop sana-sini," terang Muhadjir.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, anggaran untuk program makan siang gratis berkisar Rp 15 ribu per siswa, di luar anggaran untuk program susu gratis. "Per anak kira-kira Rp15 ribu," kata Menko Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).
