REPUBLIKA.CO.ID,SOLO–Cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka beri tanggapan soal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, anggaran untuk program makan siang gratis berkisar Rp 15 ribu per anak.
Gibran mengatakan untuk anggaran tersebut nantinya akan didiskusikan lagi. "Ya nanti didiskusikan lagi ya," kata Gibran, Selasa (27/2/2024).
Ditanya soal program tersebut yang sudah dibahas di kabinet presiden Jokowi, Gibran enggan menjawab dengan perinci. Ia menegaskan dirinya belum secara resmi dilantik dan masih fokus sebagai wali kota Solo.
"Nanti kita bicarakan lagi ya. saya kan ini belum jadi apa-apa. Saya saat ini fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di balai kota," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/2/2024). Dalam sidang kabinet tersebut, salah satunya membahas program capres-cawapres terpilih berdasarkan hasil perhitungan suara sementara, Prabowo-Gibran, yakni program makan siang gratis.
"Tadi membahas program-program Pak Prabowo, termasuk di dalamnya adalah makan siang tahap awal," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Bahlil mengatakan, pembahasan program makan siang Prabowo bukan bermaksud untuk mendahului hasil resmi perhitungan KPU. Pembahasan tersebut dilakukan untuk menyiapkan perencanaan program pemeritahan selanjutnya. "Kita kan buat rencana saja. Kita tunggu sampai penetapan KPU. Ini rancangan, simulasi, tahap awal nggak apa-apa," ujarnya.
Kendati demikian, dalam Sidang Kabinet tersebut Bahlil mengaku belum mengetahui apakah selanjutnya juga akan dibahas mengenai program capres lainnya. "Saya tidak tahu kita lihat di tahap kedua saat KPU memutuskan. Tadi kan rancangan umum," kata dia.
Bahlil juga menilai tidak memerlukan tim transisi untuk menjalankan pemerintahan selanjutnya. Sebab, menurut dia, pemerintahan saat ini dan ke depan akan terus berkelanjutan. "Kalau tim transisi itu dalam pandangan saya pemerintahan terdahulu itu tidak sinkron dengan pemerintahan terpilih. Kalau pemerintahan sekarang berkelanjutan. Apanya yang mau ditransisi?" ujar Bahlil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika