REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyoroti kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah membahas program makan siang gratis gagasan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bahkan, program tersebut sudah direncanakan masuk dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025.
Juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim menyinggung etika dalam pembahasan tersebut. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan secara resmi hasil Pilpres 2024.
"Hal yang tidak pantas rasanya berbicara tentang program yang diusung salah satu capres dan cawapres dan sudah seakan-akan menang," ujar Chico saat dihubungi, Rabu (28/2/2024).
Menurutnya, etika merupakan hal yang perlu dijaga dalam berpolitik di Indonesia. Namun etika yang ditabrak sudah tak lagi mengejutkan, ketika pencalonan Gibran saja melewati proses yang menimbulkan polemik di Mahkamah Konstitusi (MK) dan KPU.
"Kita harus bisa melihat bahwa memang etika dalam berpolitik dalam kehidupan seharian itu sudah sangat jauh dari teman-teman di paslon 02," ujar Chico.
Mantan menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD juga menanggapi rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju yang membahas program makan siang gratis milik Prabowo-Gibran. Rencananya, program tersebut akan masuk dalam RAPBN 2025.
Menurutnya, hal tersebut tidaklah tepat dengan memasukkan program makan siang gratis dalam APBN 2025. Sebab, RAPBN-nya disusun dan akan ditetapkan oleh pemerintahan Jokowi.
"Mestinya kurang tepat, karena APBN (2025) itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru," ujar Mahfud di Bentara Budaya, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Ia menjelaskan, tak ada program makan siang gratis dari pemerintahan Jokowi periode 2019-2024. Sehingga, tidak tepat jika pemerintahan Jokowi justru sudah menganggarkan program milik Prabowo-Gibran itu.
"Mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan 2025, Juni ya, Juni tahun 2025. Tetapi nggak apa-apa lah itu mungkin hanya sumbangan saja," ujar Mahfud.
"Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru," sambung calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 itu.
