REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sekaligus pengamat militer, Jaleswari Pramodhawardani menilai, pemberian kenaikan pangkat jenderal kehormatan bintang empat akan menjadi beban baru bagi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Menurut dia, dengan kenaikan pangkat kehormatan tersebut, Prabowo perlu membuktikan bahwa dirinya memang peduli HAM. Jaleswari berharap, Prabowo mampu mengklarifikasi pertanyaan para keluarga korban.

Baca: Mengenal Raja Baru Malaysia, Junior Prabowo di Fort Bragg, AS

"Dari perspektif konsekuensialis, dengan pangkat baru ini, Pak Prabowo perlu membuktikan bahwa dia memang peduli HAM dan mampu mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan para keluarga korban," ujar Jaleswari dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Jaleswari berharap, jawaban yang diberikan Prabowo kepada para keluarga korban HAM nantinya bukan sekadar jawaban politis, namun masuk ke dalam ranah projustitia oleh lembaga resmi seperti Komnas HAM. "Sehingga penganugerahan kehormatan bintang empat itu valid dan layak," ucap eks deputi V Kepala Staf Presiden (KSP) itu.

Baca: Dua Mantan Ajudan Presiden Jokowi Jabat Pangdam

Jika hal tersebut tidak mampu ditunjukkan Prabowo, Jaleswari khawatir, pemberian kenaikan pangkat yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dipersepsikan transaksional. Dia menyebut, hal itu justru menciptakan demoralisasi terhadap kebanggaan capaian tertinggi para panglima dan komandan di TNI.

Penasihat senior LAB45 tersebut juga mengaku, tak terkejut dengan pemberian kenaikan pangkat jenderal kehormatan bintang empat kepada Prabowo. "Saya sudah lama berhenti terkejut sejak Pak Prabowo dilantik sebagai Menhan oleh Presiden (Jokowi)," kata Jaleswari.

Baca: Selain Prabowo, Berikut Daftar Enam Peraih Jenderal Kehormatan Lainnya