REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy mengatakan bahwa muncul dorongan dari berbagai daerah agar partainya menjadi oposisi di pemerintahan selanjutnya.
"Dorongan untuk PPP mempertahankan sikap oposisi juga masih ada bahkan dari daerah," ujar pria yang akrab disapa Romy saat dihubungi di Jakarta, Kamis (29/2/2024).
Hal itu menyusul pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno yang terbuka bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran. Kendati demikian, dia menilai pernyataan Sandiaga merupakan pendapat pribadi.
"Tapi sebagaimana disampaikan Pak Sandi itu adalah di antara aspirasi pribadi yang berkembang dan belum ada keputusan apa-apa di tingkat partai," katanya.
Sebab, partainya belum menentukan sikap terkait langkah politik yang akan diambil usai Pemilu 2024. Romy menegaskan sampai saat ini PPP tengah fokus mengawal penghitungan suara hingga KPU RI mengumumkan hasil Pemilu 2024 secara resmi pada 20 Maret mendatang. Ini juga sebagai wujud solidnya PPP dalam koalisi pengusung Ganjar-Mahfud.
"Masih terlalu pagi menyikapi pemerintahan baru, karena pemenangnya siapa bahkan belum diumumkan oleh KPU," tegas Romy.
Selain itu, dia mengungkapkan PPP sudah berpengalaman sebagai oposisi lebih dari separuh usia partai berlambang ka'bah itu yang kini menginjak 51 tahun.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno menjawab pertanyaan soal peluang partainya bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.
Sandiaga mengatakan bahwa PPP saat ini merupakan partai pendukung pemerintah dan posisinya berada di pemerintahan. Menurut pandangannya pribadi, PPP akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa.
"Karena sesuai dengan namanya Partai Persatuan Pembangunan untuk persatuan Indonesia dan pembangunan harus ikut aktif dalam membangun bangsa. Itu pandangan saya," kata Sandiaga di Jakarta, Senin (26/2).
Meskipun demikian, Sandi menekankan bahwa penentuan arah politik PPP nanti dalam rapat pimpinan nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika