REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam rencana perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap Jalur Gaza setelah perang yang sama sekali tidak memerhatikan nasib rakyat Palestina.
Dalam surat yang disampaikan kepada pemimpin-pemimpin negara dan organisasi internasional, Rabu (28/2/2024), Abbas memperingatkan implikasi buruk dari rencana Netanyahu yang melanggar hukum internasional dan upaya-upaya mencapai gencatan senjata. “Rencana Netanyahu tersebut, termasuk rencana membangun ribuan unit rumah di kawasan permukiman baru, mencerminkan kebijakan pemerintahnya yang menafikan nasib rakyat Palestina dan memaksakan kedaulatan Israel atas seluruh tanah di antara Laut Mediterania dan Sungai Jordan,” ucap Abbas.
Presiden Palestina berkata, rencana Netanyahu turut mengancam upaya mendesak penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza dan mendorong tambahan bantuan kemanusiaan dalam bentuk makanan, bantuan medis, dan kebutuhan dasar. Dalam surat tersebut, Abbas mengatakan bahwa intervensi internasional diperlukan untuk menghentikan kelaparan akibat perang dengan Israel serta membantu menyediakan tempat tinggal bagi lebih dari 1,8 juta rakyat Palestina yang terusir dari rumahnya, khususnya mereka yang berasal dari daerah utara Gaza.
Ia juga mendesak intervensi internasional segera untuk membuka kembali rumah sakit dan sekolah-sekolah di Jalur Gaza dengan cara terus menjamin dan membiayai badan PBB untuk urusan pengungsi Palestina, UNRWA, untuk dapat menjalankan tugasnya. Presiden Palestina mengatakan, Israel tak hanya berusaha menggagalkan perdamaian berdasarkan solusi dua negara, namun juga berusaha mengintensifkan operasi pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina.
“...juga mengusir rakyat Palestina dari Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur, dan terus menyerang identitas, karakter, dan kawasan suci Yerusalem,” kata Abbas. Ia menegaskan bahwa Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Palestina, dan pihaknya siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.
“Kami juga siap menegakkan keamanan, kedamaian, dan stabilitas kawasan dalam rangka penerapan rencana perdamaian yang komprehensif,” katanya menambahkan. Oleh karena itu, Abbas mendorong komunitas internasional terus mendukung upaya Palestina mendapatkan keanggotaan penuh PBB melalui resolusi Dewan Keamanan PBB.
Ia juga mendorong diselenggarakannya konferensi perdamaian internasional untuk merumuskan rencana perdamaian komprehensif yang terjamin serta menetapkan tenggat berakhirnya penjajahan Israel terhadap Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota sesuai dengan perbatasan 1967.
Ikuti Whatsapp Channel Republika