REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan bakal bertemu dengan mantan presiden Megawati Sukarnoputri. Pertemuan keduanya itu, bakal membahas perihal situasi dan kondisi, serta masa depan kemajuan demokrasi di Indonesia.
JK memastikan, pertemuan dirinya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut bukan dalam misi Partai Golkar. “Saya datang sebagai Jusuf Kalla, apa urusannya saya dengan dengan partai politik,” kata JK saat membuka Mukhtamar Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Jakarta, Jumat (1/3/2024).
Pernyataan tersebut, pun sekaligus menjawab tudingan dari politikus Partai Golkar Idrus Marham yang menuding JK tak etis jika bertemu dengan Megawati mengatasnamakan Partai Golkar. Meskipun JK, adalah salah-satu tokoh senior di partai berlambang pohon beringin itu.
JK menerangkan, rencana pertemuannya dengan Megawati tinggal menunggu waktu. Namun JK, tak memerinci kapan, dan di mana pastinya pertemuan dengan Megawati itu bakal berlangsung. Meskipun begitu, kata JK, pertemuannya dengan Megawati, sebetulnya sudah berlangsung dari hati ke hati.
“Kita selalu bertemu di hati,” ujar JK. Dia pun mengatakan, dalam pertemuan dari hati ke hati dengan Megawati itu membahas hal-hal terkait kemajuan demokrasi di Indonesia.
“Yang penting, apa yang kita cita-citakan sebagai sebuah negara yang baik demokratis dapat dicapai,” kata JK.
Sebelumnya, politikus Partai Golkar Idrus Marham menilai tak etis jika JK mengatasnamakan Partai Golkar dalam rencana bertemu dengan Megawati. “Siapa pun yang berbuat di luar posisi dan ada target-target tertentu, saya kira itu tidak etis,” kata Idrus, Kamis (29/2/2024).
Karena itu, mantan menteri sosial (Mensos) yang pernah masuk penjara lantaran terbukti korupsi itu mempertanyakan posisi JK dalam pertemuannya dengan Megawati. “Kalau misalkan ketemu sebagai tokoh nasional, saya kira itu sebuah keniscayaan. Kami dorong. Akan tetapi ada yang nanya ke saa, bagaimana misa kalau JK ketemu atas nama Golkar? Saya katakan, dalam kapasitas apa JK ketemu dengan atas nama Golkar,” ujar Idrus.
Mantan sekjen Golkar ini menegaskan, setiap pertemuan tokoh yang mengatasnamakan Partai Golkar, harus dengan mandat dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. “Kalau tidak ada mandat dari ketua umum, maka sangat tidak etis. Sangat tidak etis JK bicara dengan Mbak Mega atas nama Golkar,” tegas Idrus.
Rencana pertemuan JK dengan Megawati memang menjadi perhatian pascapemilihan umum presiden (Pilpres) 2024. Diketahui selama Pemilu 2024, JK sebagai salah-satu tokoh yang mendukung Paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Meskipun JK adalah salah-satu tokoh senior di Partai Golkar, partainya berada di barisan pendukung rival, di paslon 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Sementara, Megawati dengan PDI Perjuangan adalah tokoh dan partai utama dalam mengusung paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Dalam penghitungan suara sementara hasil Pilpres 14 Februari 2024, Paslon 02 menang dengan perolehan suara di atas 54 persen yang membuat Pilpres 2024 cukup digelar satu putaran. Sedangkan Paslon 01 dan Paslon 03 sampai saat ini belum mengakui kemenangan Paslon 02.
Sejumlah tokoh serta politikus pendukung Paslon 01 dan Paslon 03 dikabarkan saat ini dalam satu pandangan untuk menyatakan hasil pemilu yang curang. Bahkan muncul wacana dari barisan Paslon 01, maupun Paslon 03 untuk mengusulkan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika