REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyoroti tantangan hunian pada masa mendatang seiring dengan pertumbuhan penduduk di perkotaan yang diprediksi akan terus meningkat.

Erick mengatakan bahwa Indonesia saat ini mengalami backlog atau kekurangan perumahan 12,7 juta rumah, dan pembangunan 600 ribu unit rumah yang sudah dilakukan saat ini tidak cukup.

“Sebanyak 52 persen penduduk Indonesia itu sekarang di perkotaan, tidak lagi di pedesaan. 600 ribu rumah tidak cukup hari ini, karena kebutuhan rumah saat ini sudah 12,7 juta. Angka 1 juta-1,5 juta (rumah) ke depan ini harus jadi terobosan,” kata Erick dalam peluncuran logo baru Bank Tabungan Negara (BTN), di Jakarta, Ahad (3/3/2024).

Erick mengatakan bahwa BTN sebagai bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) harus menjadi solusi hunian anak muda pada masa mendatang sekaligus menjadi lokomotif dalam membangun ekosistem perumahan di Indonesia.

Ia mendorong BTN untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero), Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mencari lahan-lahan potensial untuk pembangunan perumahan.

Erick juga mendorong agar BTN, PT KAI, Perumnas, dan PUPR untuk mulai membangun hunian vertikal.

Lebih lanjut, ia mengatakan penurunan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) nonsubsidi sebagai salah satu solusi untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia. Menurutnya, memperpanjang jangka waktu KPR nonsubsidi dari 20 tahun menjadi 30 tahun juga bisa menjadi salah satu solusi.

“Misalnya, mortgage atau pinjaman perumahan diperpanjang dari 20 ke 30 tahun … sekarang kan rata-rata bunga subsidi terlunasi 9-10 tahun. Artinya apabila mortgage diperpanjang, bunga subsidinya bisa tepat waktu 10 tahun," ujarnya,

"Ini akan jadi hal yang positif. Artinya pada tahun ke-11 sampai 30 cicilannya akan lebih ringan lagi," katanya pula.

Ikuti Whatsapp Channel Republika