REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta agar pelayanan publik dapat bermanfaat dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Anas saat meninjau layanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (4/3/2024). "Karena yang penting itu dampaknya, jadi Presiden memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit,” kata Anas dalam keterangannya di Jakarta.
Anas melanjutkan, "Mungkin ke depan perlu dievaluasi apakah di sini masih berbelit. Mestinya di sini masyarakat langsung datang, selesai, jadi tidak ada urusan lain lagi."
Dalam mendukung penyelenggaraan layanan yang terpadu, terdapat 37 instansi yang bergabung dan ada 126 jenis layanan yang diintegrasikan pada MPP yang diresmikan sejak Juli 2023.
Sebanyak 37 instansi tersebut terdiri atas 9 instansi vertikal, 9 BUMN/BUMD, 13 OPD kabupaten, 2 OPD provinsi, dan 2 swasta. Berdasarkan jumlah pengunjung dan rata-rata jumlah pengunjung per hari, MPP Kabupaten Cirebon belum termasuk dalam Top 10 MPP.
Untuk itu, Anas meminta Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk terus melakukan optimalisasi dalam memberikan layanan.
"Ke depan mal pelayanan publik ini bisa menjadi pilihan masyarakat karena begitu rakyat datang langsung, banyak urusan bisa selesai, yang tertinggi sehari bisa sampai 4.000 layanan per hari. Jadi, biasanya, kalau saya di MPP kalau motor parkirannya penuh, berarti MPP-nya ramai," ujarnya.
Adapun jumlah pengunjung MPP Kabupaten Cirebon pada periode Agustus 2023 hingga Februari 2024 sebanyak 1.867 pengunjung, atau rata-rata 266 orang per bulan atau sekitar 53 orang per pekan.
Selain itu, dia juga menyampaikan pentingnya layanan digital yang terintegrasi pada MPP Digital. Saat ini terdapat dua layanan utama, yaitu layanan administrasi kependudukan dan izin tenaga kesehatan.
Ia berharap Kabupaten Cirebon dapat menerapkan MPP Digital pada masa yang akan datang. "Harapan saya diperbaiki, ini bisa dioptimalkan. Memang sekarang ini sebagian sudah masuk ke MPP Digital, masyarakat yang sudah siap IKD-nya banyak, artinya orang ngurus KTP tidak perlu lagi datang ke tempat ini cukup lewat HP," ucapnya.
Anas juga mengimbau Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu melaksanakan transformasi layanan digital menyeluruh. Identitas kependudukan digital (IKD) pun dinilai menjadi kunci utama dalam pengintegrasian seluruh layanan.
Dengan adanya IKD, lanjut dia, cukup dengan satu identitas seluruh data sudah terekam dan membuat masyarakat tidak perlu re-entry data pribadinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika