REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa harga beras meningkat akibat jumlah ketersediaan dan permintaan yang tidak berimbang, dan menilai bahwa terlalu prematur untuk menduga adanya campur tangan kartel beras.
“Dari kacamata saya sih ini masih terlalu jauh kalau kita langsung men-judge ada kartel,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim dalam acara bertajuk, “Persiapan Ramadan, Kondisi Harga Bahan Pokok” di Jakarta, Senin (4/3/2024).
Selain diakibatkan oleh ketidakseimbangan ketersediaan dan permintaan (supply and demand), Karim mengatakan bahwa terdapat peningkatan harga input atau harga yang dikeluarkan untuk mendapat faktor produksi.
Contohnya, kata dia, harga pupuk yang sempat mengalami kekurangan dan keperluan biaya untuk membayar tenaga kerja.
Karim mengatakan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan jangka pendek untuk mengatasi tingginya harga pupuk, yakni menambahkan anggaran pupuk sebesar Rp 14 triliun.
“Saya kira ini juga bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan harga tadi,” kata dia.
Lebih lanjut, Karim juga memaparkan bahwa harga beras di dalam negeri juga dipengaruhi oleh harga internasional. Tak dapat dipungkiri, ujar Karim melanjutkan, bahwa harga beras di tingkat internasional juga mengalami peningkatan akibat El Nino.
Negara-negara yang merupakan pengekspor beras, seperti Vietnam dan India, tutur Karim, membatasi ekspor mereka untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri masing-masing.
Bahkan, ujar Karim melanjutkan, terdapat negara yang menutup ekspornya seperti India.
“Jadi, saya kira, mungkin, terlalu jauh (dugaan) ada kartel. Lebih karena memang situasi dan kondisi beras ini sedang mengalami kenaikan,” kata Karim.
Dikutip dari keterangan resmi Komisi VI DPR RI, anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah menduga kenaikan harga beras yang tidak terkendali ini merupakan ulah dari permainan pedagang atau kartel.
Ia berharap pemerintah mampu membongkar dan menindak hukum para pelaku kartel beras.
“Saya kira hadirlah pemerintah di tengah masyarakat (untuk) melakukan operasi pasar dan kalau memang ditengarai ada kartel beras yang ini udah berpraktek sekian tahun bahkan satu dekade ya dibongkar lah,” ujar Luluk.
