REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memprioritaskan belanja produk lokal/dalam negeri untuk menggenjot perekonomian Indonesia di tengah perlambatan ekonomi dunia.
"Perlambatan (ekonomi) di Tiongkok dan berbagai belahan dunia sangat terlihat jadi perlu memanfaatkan produk dalam negeri untuk memelihara ekonomi," kata Luhut secara virtual pada pembukaan pameran Business Matching 2024 di Sanur, Denpasar, Bali, Selasa (5/3/2024).
Ia mengutip data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menyebutkan belanja produk dalam negeri berkontribusi sebesar 0,68 persen terhadap ekonomi nasional. Tak hanya itu, lanjut dia, belanja produk lokal RI juga menyerap 1,30 persen atau sekitar 1,82 juta tenaga kerja.
Menko Luhut mencatat realisasi belanja produk dalam negeri pada 2023 mencapai Rp 1.349,8 triliun atau naik dibandingkan 2022 mencapai Rp 749,5 triliun.
Dari realisasi itu, lanjut dia, sebesar Rp 482 triliun di antaranya diserap oleh BUMN, kemudian disusul kementerian dan lembaga, dan pemerintah daerah.
Menko Marves menambahkan di tengah tensi politik dan perlambatan ekonomi global itu ekonomi nasional mampu tumbuh positif sebesar 5,05 persen. Capaian itu, kata dia, lebih baik dari kinerja sejumlah negara maju.
"Ekonomi kita berkualitas, untuk kesejahteraan juga tumbuh. Kami harus pertahankan itu," ucapnya.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menegaskan agar penyerapan produk dalam negeri dapat lebih tinggi, terdapat lima langkah yang diambil jajarannya.
Langkah tersebut di antaranya menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Perindustrian Nomor 46 tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri untuk Industri Kecil.
"Untuk itu, kami membutuhkan dukungan dari seluruh kepala daerah agar industri kecil di wilayah kerjanya dapat memanfaatkan fasilitas Permen tersebut agar mendapatkan sertifikasi," katanya.
Kemudian, menambah jumlah surveyor agar dapat semakin banyak menerbitkan sertifikat tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).
Selanjutnya, melakukan penyesuaian cara menghitung TKDN dan evaluasi perlu dilakukan mengingat karakter industri yang berbeda, sehingga tidak bisa disamaratakan cara menghitung ambang batas TKDN yang sudah ditetapkan.
"Misalnya dari cost base diubah jadi process base atau sebaliknya. Penyesuaian cara menghitung TKDN merupakan yang sekarang sedang dilakukan Kemenperin," imbuhnya.
Kemenperin, imbuh dia, berkelanjutan melakukan pengawalan terhadap realisasi belanja PDN serta pemenuhan kebutuhan produk-produk dalam pengadaan barang dan jasa.
Pada ajang Business Matching tahun ini terdapat lima sektor yang menjadi perhatian khusus, karena dapat menjadi pembelian produk dalam negeri terbesar di antaranya konstruksi, alat pertahanan dan keamanan, transportasi, pertanian dan perkebunan, serta farmasi dan alat kesehatan.
Agus Gumiwang menambahkan berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), komitmen penggunaan produk dalam negeri pada 2023 mencapai Rp 1.208 triliun untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Namun, realisasinya masih di bawah dari komitmen tersebut yakni Rp 659,61 triliun. Meski begitu ia meyakini realisasinya lebih tinggi dari capaian tersebut karena ada belanja dari pihak ketiga.
Sebelumnya, lanjut Menperin, pada pelaksanaan ajang serupa yang pertama pada 2022 di Bali realisasi nilai kontrak belanja produk dalam negeri pada triwulan pertama mencapai Rp 100 triliun.
Realisasi itu kemudian meningkat pada pameran kedua di Istora Senayan Jakarta pada 2023 mencapai Rp 180 triliun dan hingga pada kuartal I 2024 ini ditargetkan Rp 250 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika