REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen untuk menjaga persediaan pangan, agar dapat segera diakses oleh masyarakat.
"Kami melakukan beberapa hal, pertama fungsinya menjaga persediaan pangan agar segera dapat diakses oleh masyarakat melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah," ujar Pelaksana Tugas Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Budi Waryanto dalam diskusi daring, di Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Budi juga menambahkan bahwa Bulog sebagai operator ditugaskan minimal untuk menyediakan 2,4 juta ton beras setiap tahun dengan outletnya diberikan kepada bantuan pangan.
"Kami sudah melaksanakan bantuan pangan sebanyak 22 juta orang yang telah dimulai awal 2023 dan terus berlanjut, di mana pada tahun ini terus kami lanjutkan untuk mengantisipasi masyarakat yang rentan rawan pangan," katanya.
Kemudian ada juga stabilisasi harga dan pasokan pangan yang diberikan kepada pasar-pasar tradisional maupun ritel yang modern.
"Kami masukkan beras medium dengan patokan harga yang ditetapkan oleh pemerintah," kata Budi.
Dalam rangka bersinergi dengan pemda di seluruh daerah, Bapanas dengan dikoordinir oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan evaluasi bagaimana tim pengendali inflasi di daerah bekerja untuk menahan inflasi.
"Jadi keterlibatan Badan Pangan Nasional bahwa kita harus menjaga bagaimana inflasi tetap terjaga," ujar Budi.
Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa Bapanas sebagai perwakilan pemerintah memiliki tugas untuk menjaga harga beras di hilir, sehingga bisa diakses oleh masyarakat Indonesia yang lebih dari 270 juta jiwa.
Selain itu, Bapanas juga akan menjaga harga padi di tingkat di tingkat produsen. Jangan nanti sampai, kata Arief, ada isu bahwa pemerintah tidak peduli terhadap gabah petani.
Dia menyebutkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada pihaknya adalah terwujudnya keseimbangan dan harga yang baik dan wajar mulai dari hulu sampai hilir.
