REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan telah menerbitkan izin tambahan impor beras 1,6 juta ton untuk melengkapi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada 2024 menjadi 3,6 juta ton. Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) pun menyoroti keluarnya izin rekomendasi impor beras ini bersamaan dengan dimulainya panen di berbagai daerah.

"Jika dipaksakan impor pada saat panen raya tentu pemerintah menjadi tidak adil bagi petani," ujar Koordinator KRKP Said Abdullah kepada Republika, Selasa (5/3/2024).

Said mengatakan, impor selalu memberikan dampak psikologis pada pasar dan juga petani. Ia mencontohkan isu impor beras beberapa waktu terakhir dan diikuti panen di titik-titik terbatas mulai menekan harga gabah dan beras. Karenanya, rencana impor tambahan ini juga akan memberikan tekanan pada harga karena ketersediaan beras menjadi melimpah dan berdampak ke petani.

"Persoalannya tentu saja bukan hanya pada penurunan harga beras di tingkat konsumen dengan adanya impor ini tapi juga memberikan dampak pada harga gabah di tingkat petani. Selama ini impor beras melahirkan penurunan harga gabah sampai dengan Rp 1.000 per kilogram," ujar Said.