REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto merupakan sosok humanis yang mampu menciptakan suasana aman.
"Rasa-rasanya dari cara dan gaya beliau, pendekatan-pendekatan yang humanistik," kata Anwar saat ditemui di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).
Hal itu dilihat Anwar lantaran Hadi langsung berkunjung ke beberapa tokoh agama beberapa hari setelah dilantik.
Tujuan Hadi sendiri menggandeng para pemuka agama agar mau bekerja sama menjaga kondusivitas dan keamanan masyarakat di tengah masa pemilu.
Beberapa pihak yang telah dikunjungi Hadi, di antaranya Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan PP Muhammadiyah.
Hadi juga berkunjung ke MUI untuk bersilaturahmi dalam pertemuan tertutup. Anwar berharap metode yang dilakukan Hadi dapat menciptakan kondusivitas masyarakat hingga hari pelantikan presiden dan wakil presiden nanti.
"Kita doakan sajalah ya supaya beliau bisa mengatasi masalah ini sebaik-baiknya sehingga negara kita ini bisa berjalan dengan baik, enggak ada macam-macam," kata Anwar.
Pada waktu dan tempat yang sama, Hadi mengatakan bahwa MUI memiliki pengaruh untuk menciptakan suasana tenteram dan harmonis setelah pemilu.
"Pengaruh MUI kepada masyarakat untuk menjaga keharmonisan itu sangat kuat sekali dan kaitnya dengan pasca-pemilu," kata dia.
Mantan Panglima TNI itu menjelaskan bahwa MUI merupakan organisasi Islam terbesar yang membawahi 87 kelompok muslim di Indonesia. Kelompok muslim tersebut tersebar dan memiliki tokoh serta pengikut yang banyak.
Kelompok yang tersebar itulah, lanjut Hadi, yang mampu memberikan pengaruh kepada masyarakat luas untuk tetap menjaga keharmonisan sejak masa hingga setelah pemilu.
"Pemilihan umum anggota legislatif (pileg), pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) yang kondisinya saat ini kondusif harus kita jaga karena ini berkat dari kontribusi para kiai yang ada di MUI," kata Hadi.
Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.
Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.
Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika