REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan tidak akan menggunakan pendekatan tempur penuh untuk meredam konflik di Papua. Karena, menurut dia, konflik di Papua terjadi karena perbedaan paham yang menyulut mereka untuk memisahkan diri dari wilayah Indonesia.
"Operasi kami di Papua itu melawan gerilya. Jadi operasi itu dilakukan untuk saudara-saudara kita yang berbeda paham dan sebagainya, sehingga tidak sampai 50 persen tempur di sana," ujar Maruli di Bandung Barat, Selasa (5/3/2024).
Lebih lanjut, alih-alih memilih pendekatan perang dalam penyelesaian konflik Papua, Maruli mengatakan bahwa pihaknya akan menekankan pendekatan dialogis berupa pembinaan fungsi teritorial semata. Maruli juga menegaskan TNI AD hanya menggunakan senjata ketika mereka dalam keadaan terjepit, tapi sebisa mungkin konflik itu dirampungkan dengan cara-cara yang lebih humanis sehingga tidak ada korban jiwa dalam penyelesaiannya.
"Mungkin 80 persen adalah teritorial, bagaimana mengajak masyarakat untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, membangun kehidupan mereka lebih baik, itu jadi prioritas kita," ujar Maruli.
Lebih lanjut, Maruli menganggap kelompok gerilyawan yang tergabung dalam kelompok kriminal bersenjata (KKB) maupun kelompok kriminal politik (KKP) yang tersebar di wilayah Papua.
"Jadi bisa anda kira-kira lah, kalau kita memang kerahkan, secara persoalan memang dianggap selesai. Tapi kita juga tidak mau saudara-saudara kita menjadi korban," tuturnya menambahkan.
