REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Fahmi Alaydroes menyampaikan, saat ini, banyak tenaga pendidik yang mulai gelisah jika dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) nantinya digunakan untuk keperluan lain, seperti program makan siang gratis yang digaungkan pemerintah.
"Terdengar wacana bahwa program tersebut (makan siang gratis) akan menggunakan program BOS. Wacana tersebut sudah mulai menggelisahkan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan peningkatan mutu pendidikan," kata Fahmi, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu (6/3/2024).
Baca: Mengenal Raja Baru Malaysia, Junior Prabowo di Fort Bragg, AS
Anggota Komisi X DPR RI tersebut menyayangkan adanya wacana pemanfaatan dana BOS untuk program makan siang gratis, yang diketahui merupakan program pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia berharap agar dana pendidikan yang merupakan 20 persen dari APBN dapat diperuntukkan untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia.
"Kita pahami ini (dana BOS seharusnya) adalah biaya yang sepenuhnya dipergunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, masih banyak persoalan-persoalan pendidikan di negeri kita," ujarnya.
Fahmi meminta agar legislator lain memberi perhatian lebih dalam melakukan pengawasan terhadap dana pendidikan agar tidak digunakan secara serampangan. Selain itu, pengawasan penting dilakukan demi memastikan penggunaan dana tersebut benar-benar sejalan dengan peningkatan mutu pendidikan.
Baca: Jenderal Andika Perkasa Kini Besanan dengan Mantan KSAU
"Jangan sampai anggaran pendidikan yang sangat diperlukan itu kemudian terganggu dengan wacana-wacana yang sangat tidak relevan dengan peningkatan mutu pendidikan," ucap Fahmi.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pembiayaan program makan siang gratis bakal bersumber dari salah satunya adalah dana BOS. Hal itu disampaikan oleh Airlangga setelah meninjau pilot project program makan siang gratis di SMPN 2 Curug, Kabupaen Tangerang, Kamis (19/2/2024).
Ikuti Whatsapp Channel Republika