REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengungkapkan bahwa Kurikulum Merdeka telah melewati proses yang panjang sejak 2020. Sementara untuk tahun ini, Kurikulum Merdeka akan ditetapkan menjadi kurikulum nasional.
Mendikbudristek Nadiem Makarim menjelaskan, Kurikulum Merdeka mampu mengakselerasi kehilangan belajar akibat pandemi Covid-19. Potensinya sangat besar jika kebijakan tersebut dapat menjadi kurikulum nasional.
"Jadi ini adalah satu-satunya data yang menurut saya terpenting, sangat susah didebat, sekolah-sekolah yang tidak mengikuti Kurikulum Merdeka mengalami learning loss dan akselerasi yang jauh lebih pelan untuk mengejar ketertinggalan," ujar Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Rabu (6/3/2024).
Dalam rapat tersebut, ia memaparkan data dari asesmen nasional yang menunjukkan Kurikulum Merdeka membantu pemulihan belajar secara nasional. Semakin lama Kurikulum Merdeka diterapkan, semakin tinggi peningkatan literasi murid.
Saat ini, sudah sebanyak 309.149 satuan pendidikan di bawah Kemendikbudristek dan 38.161 satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama (Kemenag) menerapkan Kurikulum Merdeka. Termasuk 6.200 satuan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Salah satu datanya menunjukkan, angka literasi SMP/MTs yang menggunakan kurikulum 2013 sebesar 2,68. Setelah Kurikulum Merdeka diterapkan pada 2020, terjadi peningkatan ke angka 4,84, dan terus meningkat pada 2022 (5,7) dan 2021 (7,15).
"Dari sekarang sampai itu deadline terakhir itu masih ada tiga tahun dari sekarang. Jadi walaupun 75 persen daripada sekolah sudah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, sisa 25 persennya itu masih ada waktu deadline tiga tahun dari sekarang," ujar Nadiem.
Selain untuk murid, Kurikulum Merdeka juga memberikan manfaat bagi 164 ribu satuan pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK berdasarkan survei pada Agustus-Oktober 2023. Mayoritas guru menyatakan, Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dalam merancang pembelajaran sesuai kondisi murid dan sekolah.
Kedua, pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka mendorong pengembangan siswa. Ketiga, buku teks Kurikulum Merdeka lebih menarik dibanding buku teks sebelumnya.
"Salah satu capaian terkait dengan implementasi Kurikulum Merdeka, ini kami elaborasi karena di tahun ini akan ada kebijakan untuk menetapkan kurikulum ini secara nasional sebagai kurikulum nasional," ujar Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo dalam forum yang sama.
"Kami ingin mengingatkan bahwa sebenarnya Kurikulum Merdeka ini sudah diterapkan secara bertahap sejak empat tahun yang lalu, sejak tahun 2020. Dimulai dari evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya dan penyusunan prototipe dari Kurikulum Merdeka," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika