REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, mengatakan Kurikulum Merdeka akan diterapkan menjadi kurikulum nasional tahun ini. Sebab, sudah banyak manfaat yang diterima murid, guru, hingga sekolah selama penerapan sukarela kurikulum tersebut.
Harapannya, Kurikulum Merdeka yang nantinya ditetapkan menjadi kurikulum nasional dapat dilanjutkan oleh pemerintahan periode 2024-2029. Karena, kurikulum tersebut sudah disebutnya sebagai gerakan yang dirasakan manfaatnya.
"Tentunya dengan transisi pemerintahan baru, tapi saya yakin program-program terbaik kami ini akan terus dilanjutkan. Karena dampaknya sudah sangat besar di lapangan dan walaupun masih banyak tantangan-tantangan dengan adanya teknologi, dengan sekarang menjadi gerakan," ujar Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Rabu (6/3/2024).
Dalam rapat tersebut, ia memaparkan data dari asesmen nasional yang menunjukkan Kurikulum Merdeka membantu pemulihan belajar secara nasional. Semakin lama Kurikulum Merdeka diterapkan, semakin tinggi peningkatan literasi murid.
Saat ini, sudah sebanyak 309.149 satuan pendidikan di bawah Kemendikbudristek dan 38.161 satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama (Kemenag) menerapkan Kurikulum Merdeka. Termasuk 6.200 satuan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Salah satu datanya menunjukkan, angka literasi SMP/MTs yang menggunakan kurikulum 2013 sebesar 2,68. Setelah Kurikulum Merdeka diterapkan pada 2020, terjadi peningkatan ke angka 4,84, dan terus meningkat pada 2022 (5,7) dan 2021 (7,15).
"Kalau program itu sudah dimiliki oleh mahasiswa, oleh murid, oleh para guru, akan sangat sulit pun mau menterinya siapapun, mau presidennya siapapun, akan sulit untuk ditarik balik jika sudah dirasakan manfaatnya," ujar Nadiem.
"Jadi saya punya keyakinan bahwa program-program utama kami akan dilanjutkan," sambungnya menyampaikan rasa optimistisnya.
Selain untuk murid, Kurikulum Merdeka juga memberikan manfaat bagi 164 ribu satuan pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK berdasarkan survei pada Agustus-Oktober 2023. Mayoritas guru menyatakan, Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dalam merancang pembelajaran sesuai kondisi murid dan sekolah.
Kedua, pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka mendorong pengembangan siswa. Ketiga, buku teks Kurikulum Merdeka lebih menarik dibanding buku teks sebelumnya.
"Salah satu capaian terkait dengan implementasi Kurikulum Merdeka, ini kami elaborasi karena di tahun ini akan ada kebijakan untuk menetapkan kurikulum ini secara nasional sebagai kurikulum nasional," ujar Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo dalam forum yang sama.