REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah elemen masyarakat kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Tanah Abang Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2024). Sebanyak 1.489 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demontrasi mendesak harga bahan pokok kembali normal, dilakukannya hak angket serta investigasi dugaan kecurangan pemilu, dan audit anggaran Sirekap.

"Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI, kami melibatkan sejumlah 1.489 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan Instansi terkait,” ujar Wakapolres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Polisi Anton Elfrino Trisanto dalam keterangannya, Kamis (7/3/2024).

Menurut Anton, ribuan personel kepolisian tersebut nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR. Dia mengimbau personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negoisasi, pelayanan serta humanis.

Kemudian pihaknya juga telah melakukan antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR.

“Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah kami lakukan, kami menghimbau kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman, tertib dan kondusif,” ujar Anton.

Adapun terkait dengan penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR situasional. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi dilapangan. Apabila nanti di depan massa di depan DPR cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR akan dialihkan, penyekatan di Pulau Dua.

“Kendaraan dari jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi," tutup Wakapolres.

Ikuti Whatsapp Channel Republika