REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Taufik Basari (Tobas) menanggapi soal Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyetop tayangan real count sistem informasi rekapitulasi (Sirekap). Tobas menyebut Sirekap sudah bermasalah sejak awal. 

"Memang Sirekap ini sejak awal bermasalah ya. Dan memang harus ada akuntabilitas pertanggungjawaban dari KPU, karena anggaran Sirekap berasal dari anggaran negara," kata Tobas di Gedung DPR RI, Kamis (7/3/2024). 

Ia meminta KPU mempertanggungjawabkan permasalahan Sirekap dengan memberi penjelasan apa yang terjadi dan kenapa hal itu bisa terjadi. Masalah itu menurutnya tentu ada kaitan dengan kekeliruan-kekeliruan yang pernah terjadi sebelumnya. 

Tobas juga berpendapat agar Sirekap tidak disetop sepenuhnya. Yakni dengan tetap memunculkan dokumen C1-nya agar bisa dikawal publik.  "Meskipun perhitungan Sirekap dihentikan tapi yang tidak boleh ditutup penayangan C1-nya. Itu menurut saya hal yang sangat krusial," tuturnya.