REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK) mengatakan, bukan kewenangannya untuk memutuskan sikap dari partai politik pengusung Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar. Termasuk bukan ranahnya untuk menyampaikan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menjadi oposisi atau tidak.

"Saya tidak punya hak untuk mengatakan itu, karena partai masing-masing punya pilihan. Seperti saya katakan, tujuan partai itu ingin memerintah, bukan untuk jadi oposisi, jadi ada banyak cara," ujar JK di Kompleks Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (7/3/2024).

"Di samping itu, pemerintah juga ingin pemerintahnya juga mayoritas, ini masalah politik pemerintahan," sambungnya.

Sebelumnya dalam forum diskusi di UI, JK  memandang wajar jika partai politik bersikap pragmatis setiap usainya pemilihan umum (Pemilu). Hal tersebut ia alami pada Pemilu 2014, saat Partai Golkar tak mengusung dirinya dengan Joko Widodo (Jokowi), tetapi akhirnya bergabung dengan koalisi pemerintahan.

"Begitu menang kita, bergabung Golkar itu, itu biasa aja politik itu," ujar JK dalam sambutannya.

Ia mengatakan, tidak ada satupun partai politik yang didirikan untuk menjadi oposisi atau lawan dari pemerintah. Oposisi adalah kecelakaan bagi partai politik yang selalu pragmatis dalam mengambil keputusan.

"Sekali lagi tidak ada partai yang didirikan atau mau jadi oposisi, oposisi bagi partai adalah kecelakaan. Jadi karena itu banyak pragmatis," ujar JK.

"Sering orang bertanya kita, bagaimana menjalin demokrasi yang tepat? ya demokrasi jangan mencontoh yang sekarang ini, tapi demokrasi yang punya makna demokrasi, yang punya cara yang baik untuk bangsa ini," sambungnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika