REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sempat diperdebatkan di dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. Menurutnya permasalahan tersebut tidak sekedar terletak pada pendataan tetapi soal anggaran.  

“Sebenarnya pendataan itu adalah masalah kedua, masalah utama adalah ketika anggaran dipotong, ini kan jadi masalahnya, anggaran KJMU diturunkan, makanya waktu rapat Banggar kita sempat protes,” kata Ima kepada wartawan, dikutip Jumat (8/3/2024).

Menurut penuturan Ima, permasalahan anggaran tersebut menyebabkan jumlah penerimanya menjadi turun cukup drastis. Kuota yang mestinya sebanyak 19 ribu kemudian turun menjadi 7.900 penerima.

“Logikanya, orang yang dapat KJMU itu sudah harus sampai tuntas, enggak perlu pendaftaran tiap tahun. Karen akan KJMU ibarat kata kuliah itu anggaran awal besar, ketika di awal layak menerima ya harus sampai selesai. Kalau mau pendataan ya di semester pertama, bukan di tengah jalan dipotong,” ujarnya.

Ima menuturkan, dia kerapkali menyampaikan hal tersebut kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setiyono. Ia menekankan bahwa pendidikan menjadi salah satu prioritas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, sehingga KJMU merupakan program yang menurutnya harus dimaksimalkan, mengingat besarnya biaya pendidikan masuk perguruan tinggi.

Bukannya malah berpolemik seperti yang terjadi saat ini. “Saya sudah sampaikan kepada Sekda di rapat Banggar bahwa apa yang terjadi di masyarakat, kalau sudah dapat ya memang karena layak dapat bantuan, kenapa di tengah-tengah dipotong gitu. Pengurangan ini yang jadi masalah penting,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika