REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Hak angket kecurangan Pemilu 2024 di parlemen masih menjadi wacana hingga saat ini. Fraksi partai politik (parpol) di DPR RI yang menyatakan siap mendukung hak angket masih belum juga menggulirkan hak konstitusional tersebut dengan melakukan pengajuan.

Partai Nasdem bersama partai Koalisi Perubahan pengusung paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ‘AMIN’ memang sudah jelas dan menyatakan tegas untuk melakukan hak angket. Namun, rencana itu masih terkesan maju-mundur karena tidak juga segera direalisasikan. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, pengajuan hak angket mesti dilakukan bersama-sama, terutama dengan PDI Perjuangan (PDIP). Hak angket kecurangan pemilu diketahui memang diinisiasi oleh capres 03 Ganjar Pranowo yang tidak lain diusung oleh PDIP.

Ia menyebut, jika Partai Nasdem maju sendiri, atau setidaknya bersama-sama dengan partai Koalisi Perubahan, menurut hematnya kekuatan hak angket nantinya kurang totalitas. Berbeda cerita jika bergabung dengan PDIP, ditambah dengan PPP (partai pendukung Ganjar dalam Pilpres 2024). Hermawi menginginkan hak angket nanti benar-benar menang hingga akhir, tidak mentok di rapat paripurna saja.

“Nanti ujung semua ini kan di paripurna. Kalau sekedar mengusulkan 25 anggota dewan, dua fraksi kami bisa. Tapi kan kita enggak mau kerja setengah-setengah, mesti ada ketegasan dan komitmen,” kata Hermawi kepada wartawan di Nasdem Tower, Jumat (8/3/2024).

Hermawi menekankan bahwa ‘gayung mesti bersambut’. Artinya ide dari pihak Ganjar atau PDIP seharusnya dijalankan secara bersama-sama. Sebab hal itu merupakan kepentingan bersama pula untuk menjawab keluhan rakyat dan banyaknya dugaan pelanggaran pemilu 2024 yang mencuat.

“Mari kita buktikan (kecurangan Pemilu 2024) sama-sama,” tegasnya.

Hermawi menegaskan, pihaknya tinggal menunggu keseriusan dari PDIP untuk segera menggulirkan hak angket tersebut. Menurutnya, sudah banyak wacana yang terus mencuat dari niatan melanggengkan hak angket dari PDIP, sehingga kini tinggal eksekusinya saja.

“Hasto (Sekjen PDIP) bilang kan mereka bentuk tim khusus yang langsung di bawah supervisi Bu Mega. Kita tunggu itu. Kalau kemarin Aria Bima (anggota fraksi PDIP) ikut interupsi (di rapat paripurna Selasa, 5 Maret 2024), kita tunggu action teknisnya. Itu saja,” tuturnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika