REPUBLIKA.CO.ID, PAPUA BARAT – Puluhan Orang Asli Papua (OAP) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor KPU provinsi Papua Barat, mendesak negara mengakomodir keberadaan OAP di DPR-RI, Ahad (10/3) sore. Mereka menyebut OAP sulit berkompetisi dalam sistem Pemilu yang dinilai tidak fair dan hanya menguntungkan mereka yang memiliki modal finansial yang kuat.
“Atas nama Orang Asli Papua, kami masyarakat asli mempunyai hak konstitusional memiliki keterwakilan. Sayangnya dalam Pemilu 2024, Orang Asli Papua kesulitan masuk ke dalam sistem yang telah tertata dengan rapih tersebut. Ditelusuri lebih dalam, pemilihan caleg DPR Papua Barat (disinyalir) sudah diatur, sehingga hanya orang-orang tertentu yang memiliki peluang,” ujar Koordinator Aksi AMPD, Markus Kambuaya kepada awak media.
Kambuaya pun mengingatkan bahaya kecenderungan tersebut terhadap sikap apatis Orang Asli Papua dan ketidakpercayaan kepada mereka. Pasalnya, sistem ini akhirnya menyebabkan Orang Asli Papua merasa pemilu tidak menjadi penting karena tidak melahirkan representasi bagi mereka.
“Sistem ini dapat menyebabkan 'Orang Asli Papua' merasa bahwa pemilu bukanlah bagian penting bagi mereka. Hal ini secara perlahan dapat menyebabkan sikap apatis dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah,” ucapnya.
Tak ayal, AMPD pun meminta KPU Papua Barat untuk mengantisipasi munculnya tindakan-tindakan negatif dengan mengeluarkan kebijakan khusus bagi keterwakilan Orang Asli Papua. Misalnya dengan menganulir Caleg DPR-RI yang bukan Orang Asli Papua atau dengan menerima suara dan dukungan partai politik yang mengusung figur Orang Asli Papua.
“Kami berdiri buat kami punya Mama yang melahirkan dan membesarkan kami ditanah ini. Tidak bisa orang lain yang tahu air mata dan penderitaan kami. Ini otonomi khusus. Kami menuntut KPU Papua Barat membatalkan Caleg DPR yang bukan OAP,” ujar Kambuaya
“Jadi tolong benar-benar libatkan kami (untuk) merasakan pesta demokrasi, dimana OAP harus berkuasa dan memiliki keterwakilan di tanahnya sendiri. Masalah angka itu hanyalah soal politik. Kestabilan keamanan dan kesejahteraan orang asli Papua justru harus lebih diperhitungkan,” sambungnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika