REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan PBB untuk pemberdayaan perempuan, UN Women, mendorong pemerintah untuk memanfaatkan potensi ekonomi perawatan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah itu sekaligus memaksimalkan pemenuhan hak bagi perempuan untuk bekerja.

"Khususnya selama Covid-19, ada semakin banyak perempuan, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, tiba-tiba harus melakukan banyak hal dalam pengasuhan, merawat orang sakit di rumah, dan melindungi mereka sendiri dari Covid-19," kata UN Women Indonesia Country Representative and ASEAN Liaison, Jamshed Kazi, dilansir ANTARA, Ahad (10/3/2024).

Kazi mengatakan, perempuan mengambil lebih banyak tanggung jawab dalam urusan pengasuhan dan perawatan keluarga. Namun, mereka juga bertanggung jawab atas pekerjaan mereka.

"Jadi, kita harus memahami bahwa perempuan masih menginvestasikan 2,8 hingga hampir 3 jam lebih banyak dibandingkan laki-laki dalam menangani tugas-tugas rumah tangga yang tidak dibayar dan cenderung diremehkan selama Covid-19," kata Kazi dalam wawancara khusus untuk memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2024.

Perempuan, kata dia, sering diharapkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan menjadi pengasuh, tanpa dibayar. Meski pada faktanya pekerjaan tersebut sebenarnya membutuhkan biaya yang besar.

Fakta tersebut juga dihadapkan pada banyaknya pemerintahan yang belum berinvestasi besar dalam ekonomi perawatan. Misalnya dengan menyediakan lebih banyak fasilitas penitipan anak yang disubsidi dan kebijakan yang memungkinkan perempuan yang ingin bekerja untuk menitipkan anak mereka fasilitas umum atau swasta.

Fakta lainnya adalah bahwa sebagian dari perempuan di Indonesia dan di seluruh dunia yang memiliki anak dan bekerja, mereka tidak memiliki anggota keluarga lain yang bisa menjaga anak mereka. Kondisi itu membuat mereka terpaksa berhenti bekerja demi melakukan pekerja rumah tangga di rumah.

Padahal, jika pemerintah berinvestasi lebih pada ekonomi perawatan, maka potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari perempuan yang bekerja akan dapat mendongkrak perekonomian nasional secara signifikan.

Kazi menunjukkan bahwa saat ini hanya sekitar 54 persen perempuan yang berada di angkatan kerja dibandingkan dengan 83 persen laki-laki yang bekerja. "Jadi ada kesenjangan sekitar 30 persen antara perempuan dan laki-laki di angkatan kerja. Kenapa ini terjadi? Padahal ini bukan karena kurangnya pendidikan pada perempuan," kata Kazi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika