REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan dengan Badan Pusat Statistik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta melibatkan para pakar dan akademisi di bidang transportasi mengadakan survei potensi pergerakan masyarakat selama Lebaran Idul Fitri 2024. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan hasil survei menunjukkan adanya tren peningkatan potensi pergerakan masyarakat.
“Berdasarkan hasil survei tersebut, pergerakan masyarakat secara nasional berpotensi mencapai 71,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 193,6 juta orang,” kata Budi dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (12/3/2024).
Dia menjelaskan, angka tersebut meningkat dibanding potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023 yakni 123,8 juta orang. Melihat gambaran kondisi tersebut, Budi memastikan pemerintah melakukan langkah persiapan secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif.
“Kami melakukan persiapan bersama Instansi kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta," ucap Budi.
Budi memastikan pemerintah akan memberlakukan kebijakan yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik yang mengakibatkan kepadatan di simpul dan di ruas jalan. Khususnya melalui pola perjalanan, pola transportasi, dan pola lalu lintas.
"Pengaturan waktu mudik, penyelenggaraan diskon tarif transportasi massal untuk mudik lebih dini, mudik gratis, rekayasa lalu lintas, diskon tarif jalan tol, hingga pengaturan lalu lintas terutama pada daerah yang beresiko terjadi kepadatan luar biasa akan kami lakukan," jelas Budi.
