REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengeluhkan surat keputusan (SK) penambahan alokasi anggaran pupuk subsidi sebesar Rp 14 Triliun pada 2024 yang belum juga turun. Meski sudah disetujui Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas maupun sidang kabinet, alokasi tambahan kuota pupuk subsidi dari 4,7 juta ton pada 2024 menjadi 9,55 juta ton ini belum juga dikeluarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Sudah disetujui sejak Desember, realisasinya sampai hari ini persetujuannya belum datang, jadi kami sudah sampaikan, bapak presiden sudah dua kali setuju pada saat ratas rakortas tetapi realisasinya sampai hari ini tidak ada. Daripada nanti dan kami sudah sampaikan ke publik bahwa sudah disetujui ratasnaik jadi 9,55 juta ton kembali seperti semula tetapi SK-nya belum ada," ujar Amran saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (13/3/2024).
Karena belum keluarnya SK tersebut, kata Amran menjadi kendala dalam menggenjot peningkatan produksi padi. Menurutnya, Kementerian Pertanian tidak bisa bersurat ke Pemerintah daerah terkait penambahan jumlah kuota subsidi.
"Ini bisa bermasalah hukum bagi kami. Karena belum ada realisasi sampai hari ini belum ada SK meski ada persetujuan di ratas dan rakornas dan ini kita kejar karena ini masalah petani kita ada 100 juta." ujar Amran.
Amran menyebut kondisi pupuk subsidi yang berkurang hingga 50 persen sangat berpengaruh pada produksi pangan nasional. Jika di periode 2014-2018 volume pupuk mencapai 9,55 juta tahun, maka tahun 2024 alokasinya hanya sebesar 4,73 juta.
"Menurunnya jumlah kouta ini dikarenakan dengan harga bahan baku pupuk yang naik 230 persen sebagai dampak adanya perang Rusia Ukraina," ujarnya.
Amran menambahkan, kondisi ini diperparah dengan dampak El Nino yang membuat pola hujan tidak menentu di berbagai daerah. Ia mencontohkan, pola hujan di sentra tanam padi seperti di Jawa Tengah dan Jawa Tengah.
"Kami temui tiba-tiba terhenti, dua minggu hujan Jawa Timur dan Jawa Tengah itu terjadi, lalu terhenti, tanaman mati lagi, kemudian ke tanam lagi tapi tiba-tiba keadaan terhenti dua minggu, dua kali kita temukan seperti itu," ujarnya.
Karena itu, Amran mendesak agar realisasi penambahan anggaran pupuk subsidi tersebut guna memastikan kebutuhan pangan nasional, khususnya Juni mendatang. Menurutnya, untuk Maret, April hingga Mei posisi produksi pangan masih terpantau aman.
"Kami sampaikan hari ini baru tanaman 200 ribu hektar padahal sudah pertengahan bulan ini baru seperempat ini sangat memgkhawatirkan sehingga kami refocusing anggaran untuk pompanisasi Pulau Jawa karena kalau kita bangun sawah itu nggak mungkin kekejar dengan defisit sekarang," ujarnya.
Sementara, jika mengajukan tambahan impor terdapat kendala karena semua negara saat ini mengalami krisis pangan.
"Persoalan besar manakala kita mau impor, tiba-tiba negara lain juga tidak punya, El Nino juga kena El Nino, kita bilateral dengan Dubesnya Vietnam negara lain juga demikian, tetapi mungkin persiapannya lebih bagus, pupuknya sempurna tapi kita sudah El Nino, pupuknya separuh sehingga kita minus tanaman ini 1,9 juta hektar," ujarnya.
Mengenai hal ini, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kementerian Keuangan untuk segera mengembalikan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton. Meski demikian, Sudin meminta penyaluran pupuk mendapat pengawasan ketat agar tidak terjadi tindak pidana maupun penyelewengan lainya.
"Komisi IV menyetujui dan meminta kementerian keuangan melalui kementan untuk mengembalikan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton dengan catatan pengawasan dalam penyaluran dan pendistribusiannya harus ditingkatkan sehingga tidak terjadi penyelewengan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika