Rabu 13 Mar 2024 17:52 WIB

AHY Bahas Posisi Demokrat di Kabinet Usai Prabowo-Gibran Resmi Menang

KPU RI mengumumkan pemenang Pemilu 2024 pada 20 Maret 2024.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Foto: Republika/Prayogi
Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku, akan membahas posisi Demokrat dalam susunan Kabinet Indonesia Maju 2024-2029 usai pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dinyatakan secara resmi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

"Kami ingin pertama menunggu dulu. Kita juga tahu bahwa 20 Maret menjadi momen yang penting, pengumuman secara resmi dan final dari KPU terkait dengan hasil pemilu. Barulah secara moral dan etis, kita bisa bicara lebih jauh," kata AHY usai menghadiri rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024).

Baca: Sowan ke Prabowo, AHY Ucapkan Selamat Atas Raihan Pangkat Bintang Empat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan secara resmi perolehan suara dari pelaksanaan Pilpres 2024 pada 20 Maret 2024. Proses rekapitulasi suara tingkat nasional saat ini masih terus berlangsung.

AHY mengatakan, partai Koalisi Indonesia Maju diagendakan kembali berkumpul usai proses pengumuman resmi pemenang Pilpres 2024. Hal itu untuk membahas langkah menuju proses pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029.

"Maka tentu langkah pertama koalisi Indonesia Maju akan segera bertemu dan kita akan membahas langkah-langkah menuju ke 20 Oktober 2024," ucap AHY.

Baca: SBY dan Prabowo, Hingga AHY Adalah Eks Penghuni Paviliun 5 Akmil

Dalam pertemuan itu, kata AHY, juga akan dibahas strategi transisi kepala negara yang baik. Selain itu, juga menyiapkan pemerintahan yang berkualitas dan kapabel sesuai visi dan misi pasangan calon nomor urut 2, selama berkampanye.

"Sehingga program-program, kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo hari ini, segala yang sudah baik, bisa kita kawal dan lanjutkan ke depan," tutur menteri ATR/kepala BPN tersebut.

AHY mengatakan, Demokrat tidak ingin terburu-buru membahas posisi partai dalam koalisi mendatang. Pasalnya, segala sesuatunya perlu penilaian secara terukur dari presiden terpilih.

"Kita tahu presiden memiliki hak prerogatif, kami hanya ingin menyampaikan apa yang diperjuangkan bersama. Tentu pada akhirnya tidak hanya peran, memang pada akhirnya akan berbicara portofolio semacam apa, tapi biarkan itu menjadi milik presiden mendatang karena kami menghormati prosesnya," ucap AHY.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement