REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Sholikhah mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk meningkatkan antisipasi kasus demam berdarah dengue (DBD) di Ibu Kota sebagai pencegahan penyakit tersebut.
"Tren jumlah kasus DBD di Jakarta cenderung bertambah dari waktu ke waktu, terutama pada masa anomali cuaca seperti sekarang ini," kata Sholikhah kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Sholikhah menjelaskan, desakan ini sebagai langkah agar Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengambil langkah cepat untuk mencegah bertambahnya jumlah penderita akibat gigitan nyamuk aedes aegypti itu.
Menurut dia, kasus-kasus kesehatan yang muncul pada saat transisi musim harusnya sudah diantisipasi karena beberapa tahun belakangan, Jakarta menghadapi situasi yang sama akibat perubahan cuaca secara global.
“Harusnya ini sudah diantisipasi karena sebetulnya kasus DBD bukan hal baru,” ujarnya.
Maka dari itu, dia meminta Dinkes DKI juga melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pola hidup sehat di era transisi musim ini dan harus menjangkau permukiman warga yang tinggal di pinggiran Jakarta.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, selama periode 1 Januari sampai Februari 2024, jumlah kasus DBD di Jakarta tercatat sebanyak 627 kasus.
Paling banyak diderita oleh warga Jakarta Barat dengan jumlah kasus 208 kasus, Jakarta Timur 161 kasus dan Jakarta Selatan 145 kasus. Sedangkan di Jakarta Utara sebanyak 74 kasus, Jakarta Pusat 34 kasus dan paling sedikit Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak lima kasus.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati telah menginstruksikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Jakarta untuk dapat melakukan deteksi dini dan tata laksana kasus DBD sesuai standar.
“Seluruh fasilitas kesehatan di Jakarta siap melayani masyarakat jika tertular DBD,” ucap Ani di Jakarta, Jumat (1/3).
Adapun program pengendalian vektor DBD dilaksanakan dengan melakukan peningkatan PSN 3M Plus hingga meningkatkan pemantauan jentik oleh juru pemantau jentik (jumantik) dengan menambahkan frekuensi pemantauan menjadi dua kali dalam seminggu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika