REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM -- Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyampaikan sedikitnya 89 paket pekerjaan infrastruktur Kota Nusantara saat ini tengah dikerjakan dengan dana lebih kurang Rp 68,57 triliun.
Pengerjaan infrastruktur ibu kota negara baru Indonesia melibatkan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya, jelas Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbu Pati di Penajam, Kamis (14/3/2024), dan penyedia jasa konstruksi swasta lokal maupun nasional.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan penanggung jawab sekaligus pelaksana pembangunan konstruksi ibu kota negara masa depan Indonesia pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yakni di Kecamatan Sepaku itu.
Semakin padat pembangunan Kota Nusantara juga banyak berdiri bangunan tempat produksi beton curah siap pakai (batching plant) di kawasan Kecamatan Sepaku. Tempat produksi beton curah siap pakai berdiri di sepanjang Jalan Negara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara yang masuk kawasan ibu kota negara masa depan Indonesia.
Tempat produksi bahan baku beton cair (readymix) siap pakai dalam skala besar secara cepat itu membuat sebagian kawasan Kota Nusantara berdebu dan tidak rapi sehingga harus ada penataan. OIKN melakukan penataan kawasan Kota Nusantara pada kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) maupun kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) dengan mengikuti konsep pembangunan.
Sebanyak 19 tempat produksi bahan baku beton cair siap pakai milik perusahaan konstruksi BUMN dan swasta akan direlokasi, kata dia, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Nusantara. "Kami lakukan pendekatan persuasif untuk menata kawasan, termasuk minta pindahkan tempat produksi beton curah siap pakai dengan batas waktu sampai akhir tahun ini (2024)," tambahnya.
Tempat produksi bahan baku beton cair siap pakai itu direlokasi ke wilayah pengembangan (WP) II Kota Nusantara dengan luas sesuai kebutuhan agar pembangunan tetap berjalan. "Pemindahan tempat produksi beton curah siap pakai tidak mengganggu logistik dan material pembangunan ibu kota negara baru Indonesia," kata Thomas.
