REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, jika setiap jengkal tanah harus dipertahankan, demikian dikatakannya saat mengunjungi Universitas Airlangga (Unair) untuk bersilaturahmi dengan Pimpinan dan Civitas Akademika Pascasarjana Unair, Jumat.
Menteri AHY berbicara terkait tugas yang diemban saat ini dimana tanah merupakan urusan rakyat yang fundamental tanpa melihat status ekonomi dan sosial tertentu, baik masyarakat secara individu maupun yang bergerak di bidang usaha.
"Pertahanan dan pertanahan tidak terlepas karena setiap jengkal tanah harus kita pertahankan," ujar Menteri AHY yang juga tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM). Menurutnya, mempertahankan tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui sertifikasi. Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN berkomitmen mewujudkan keadilan dengan menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.
"Inilah kenapa kita gencar untuk melakukan sertifikasi dan mudah-mudahan semakin masif secara digital, sehingga semuanya tertib administrasi dan pada akhirnya masyarakat dapat mendapatkan haknya dengan baik," katanya.
Sertifikasi tanah, lanjut Menteri ATR/Kepala BPN, dilaksanakan dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terbukti, sejak PTSL diluncurkan pada 2017 lalu, telah terjadi penambahan nilai ekonomi yang besar.
"Upaya sertifikasi ini real dari tahun 2017 sampai 2023 itu diperkirakan Rp6.000 triliun beredar di masyarakat," katanya.
Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kunjungan kerja ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri dan Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar. Kegiatan silaturahmi ini sekaligus menjadi momen buka puasa bersama Rektor Unair, Mohammad Nasih; Ketua Program Doktor PSDM Unair, Fendy Suhariadi; Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi; serta jajaran dosen dan mahasiswa Unair.
Ikuti Whatsapp Channel Republika