REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi memastikan bahwa pihaknya siap memasok 9,5 juta ton pupuk subsidi yang ditugaskan oleh pemerintah guna mewujudkan swasembada pangan.
“Di awal tahun 2024, Presiden Jokowi mengembalikan (alokasi pupuk subsidi) menjadi 9,5 juta ton. Lalu pertanyaannya Pupuk Indonesia mampu atau tidak? Sangat mampu (memasok pupuk subsidi),” kata Rahmad di sela Buka Puasa Bersama Media bertajuk Kinerja Berkelanjutan Pupuk Indonesia di Jakarta, Senin (18/3/2024).
Menurut Rahmad, dengan adanya kebijakan penambahan volume pupuk subsidi dari pemerintah yang dikembalikan menjadi 9,5 juta ton maka bisa mewujudkan swasembada pangan.
“(Alokasi pupuk) 9,5 juta ton ini sama dengan kira-kira alokasi tahun 2017 ketika Indonesia mencapai swasembada pangan,” ujar Rahmad.
Rahmad mengatakan kebijakan pengembalian alokasi pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton guna membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian sehingga bisa mewujudkan ketahanan bagi Indonesia.
“Jadi inilah alasan yang mendasar kenapa pemerintah ingin mengembalikan volume pupuk subsidi ke volume yang sebelum sebelumnya. Dengan jumlah yang volumenya sebesar itu bisa tercapai ketahanan pangan nasional,” ujar Rahmad.
Dia menyampaikan dari 9,5 juta ton tersebut 5 juta ton merupakan pupuk urea. Sementara target perusahaan untuk memproduksi pupuk urea di tahun 2024 mencapai 8,5 juta ton ditambah stok sebelumnya mencapai 1,5 juta ton.
Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan penambahan pupuk subsidi dari yang tadinya 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton sudah mendapat persetujuan dari semua pihak, termasuk dari hasil rapat terbatas DPR maupun dari Kementerian Keuangan.
"Ini kabar baik untuk petani dalam ratas (rapat terbatas) dan rakortas (rapat koordinasi terbatas) dinaikkan dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Bapak Presiden sudah setujui, Menteri Keuangan juga sudah setuju. Tinggal kita menunggu SK-nya saja," kata Amran.
Hanya saja, kata Mentan, petani perlu bersabar karena saat ini Surat Keputusannya belum dikeluarkan.
Amran juga memastikan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi tidak akan dipersulit bagi petani karena sebagai salah satu faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian, demi ketahanan pangan Indonesia.
“Khusus pupuk (subsidi) Insya Allah kita akan kawal distribusinya ke seluruh Indonesia. Kami sepakat pupuk ini digunakan, dan cukup menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk),” ujar Amran.
Amran menyampaikan bahwa pihaknya telah merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, sehingga akses petani terhadap pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah, tidak hanya lewat kartu tani, petani dipastikan bisa mengakses pupuk hanya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Dia mengatakan bahwa terkait kepastian tersebut, Kementerian Pertanian telah bersepakat dengan Pupuk Indonesia dimana petani bisa mengakses pupuk hanya dengan menggunakan KTP.
