REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerima dividen BUMN 2023 senilai Rp 81,2 triliun. Erick menargetkan jumlah dividen BUMN terus meningkat pada 2024 dan 2025.
"Kemarin coba cek-cek lagi untuk 2024 ini yang di mana dividennya akan terjadi di 2025, kurang lebih proyeksi ini masih di Rp 85,5 triliun, jadi ada peningkatan sejalan dengan kenaikan atau keuntungan secara cash," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Erick memperkirakan laba konsolidasi BUMN pada 2023 mencapai Rp 38 triliun atau lebih tinggi dari 2021 yang sebesar Rp 125 triliun dan 2022 sebesar Rp 254 triliun. Erick mengatakan total laba konsolidasi BUMN pada 2022 yang mencapai Rp 309 triliun disebabkan adanya non-cash senilai Rp 55,7 triliun dari Garuda Indonesia.
"Kalau kita lihat untuk 2023 nanti hasil audit, kita secara cash-nya ini Rp 292 triliun, artinya ada kenaikan cukup signifikan hampir Rp 38 triliun lebih kalau kita apple to apple to secara cashnya," ucap Erick.
Erick menyampaikan BUMN memiliki peran signifikan bagi negara. Hal ini terlihat dari besaran kontribusi BUMN terhadap total penerimaan negara. "Kurang lebih dari dividen, pajak, PNBP, ini kurang lebih sudah mencapai 20 persen. Jadi dari total pendapatan negara 100 persen, kontribusi kita itu kurang lebih 20 persen," lanjut Erick.
Erick memastikan akan terus melakukan penyehatan dan menjalankan penugasan bagi BUMN. Erick mendorong peningkatan cadangan pembiayaan investasi hingga Rp 13,6 triliun.
"Saya kira mohon atas PMN yang diusulkan ini dapat dilakukan pendalaman oleh Komisi VI dan kami juga memberanikan diri mengusulkan untuk PMN 2025 supaya keberlanjutan program yang sedang kita dorong sudah bisa didata sejak tahun ini untuk tahun depannya," kata Erick.
