REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proporsi antara penyertaan modal negara (PMN) dan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini selaras dengan target Menteri BUMN Erick Thohir agar jumlah dividen lebih besar dari pada PMN.

"Seperti sebelumnya, kumulatif antara dividen dan PMN itu masih lebih besar dividennya, kurang lebih proporsinya 55 persen dibandingkan 45 persen," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Dalam paparannya, Erick menyampaikan sebaran realisasi dan usulan PMN tunai 2020-2024 sebesar Rp 226,1 triliun. Rinciannya, Rp 27 triliun pada 2020, Rp 68,9 triliun pada 2021, Rp 53,1 triliun pada 2022, Rp 35,3 triliun pada 2023, dan Rp 41,8 triliun pada 2024. Sementara, realisasi dan usulan dividen 2020-2024 sebesar Rp 279,7 triliun atau lebih besar dari PMN. Adapun rincian dividen pada 2020 sebesar Rp 43,9 triliun, Rp 29,5 triliun pada 2021, Rp 39,7 triliun pada 2022, Rp 81,2 triliun pada 2023, Rp 85,5 triliun pada 2024.

"Total kontribusi kita kepada pendapatan negara dari dari dividen, pajak, PNBP, ini kurang lebih sudah mencapai 20 persen. Jadi dari total pendapatan negara 100 persen, kontribusi kita itu kurang lebih 20 persen," ucap Erick.

Selain dividen, Erick menyebut laba konsolidasi BUMN pada 2023 juga akan mencapai Rp 292 triliun atau lebih tinggi dari 2021 yang sebesar Rp 125 triliun dan 2022 sebesar Rp 254 triliun. Erick mengatakan total laba konsolidasi BUMN pada 2022 yang mencapai Rp 309 triliun disebabkan adanya non-cash senilai Rp 55,7 triliun dari hasil restrukturisasi Garuda Indonesia. 

"Kalau kita lihat untuk 2023 nanti hasil audit, kita secara cash-nya ini Rp 292 triliun, artinya ada kenaikan cukup signifikan hampir Rp 38 triliun lebih kalau kita apple to apple secara cash-nya," kata Erick. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika