REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Kepolisian Federal Brasil resmi menuduh mantan Presiden Jair Bolsonaro memalsukan rekaman vaksinasinya. Tuduhan ini membuka pintu bagi dakwaan pidana.
Penyelidikan yang dilakukan kantor pengawasan keuangan umum menemukan rekaman vaksin Bolsonaro dipalsukan untuk menunjukan seakan-akan ia sudah divaksin Covid-19 di Sao Paulo pada Juli 2021 ketika ia tidak berada di kota itu. Dalam laporan mereka yang dilihat kantor berita Reuters, Selasa (19/3/2024) polisi menemukan Bolsonaro dapat didakwa memalsukan data sistem kesehatan publik (SUS) Brasil dan membentuk organisasi kejahatan untuk menghindari peraturan kesehatan publik.
Salah satu staf mantan presiden, Mauro Cid yang ditangkap pada bulan Mei tapi dibebaskan untuk memberikan kesaksian yang akan menjadi bukti terhadap kejahatan Bolsonaro, juga resmi tuduh. Pada bulan Mei lalu Cid ditangkap atas penyelidikan kasus ini.
Polisi menemukan Cid memalsukan catatan vaksinasi Bolsonaro dan putrinya Laura atas perintah dari presiden saat itu. Bolsonaro mengatakan ia tidak divaksin Covid-19 dan tidak melakukan kesalahan. "Ini penyelidikan selektif, saya tenang, dunia tahu saya tidak menerima vaksin," katanya.
Polisi mengatakan sertifikat palsu itu dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat yang tidak semestinya terkait dengan penghindaran aturan sanitasi yang ditetapkan selama periode pandemi. Selama menjabat Bolsonaro berulang kali mengecilkan penting imunisasi dan kebijakan jaga jarak sepanjang pandemi yang menewaskan 700 ribu orang di Brasil.
Tuduhan resmi polisi pada Bolsonaro akan membuka jalan bagi kejaksaaan umum untuk mengajukan dakwaan pidana pada Mahkamah Agung. Bolsonaro sudah dilarang menduduki jabatan politik sampai 2030 karena menyebarkan informasi palsu mengenai pemilihan umum selama pemilihan tahun 2022.
Baru-baru ini polisi menyita paspornya saat menyelidiki upaya Bolsonaro untuk mempertahankan kekuasaan setelah ia kalah dari Presiden Luiz Inacio Lula da Silva di pemilihan umum. Pekan lalu mantan kepala angkatan darat dan angkatan udara Brasil mengkonfirmasi Bolsonaro membahas rancangan dekrit yang mencegah penyerahan kekuasaan setelah pemilihan umum.
