REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya siap menghadirkan seorang Kapolda sebagai salah satu saksi di Mahkamah Konstitusi (MK). Hadirnya Kapolda tersebut terkait rencana gugatan mereka terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Saya gak mau menyebutkan siapa (Kapolda) ya, yang pasti saya kecewa adalah Kapolri melarang Kapolda menjadi saksi," ujar Todung di Posko Teuku Umar, Jakarta, Rabu (20/3/2024) malam.

Kendati demikian, pihaknya tetap akan mengajukan gugatan ke MK dengan membawa sekira 30 saksi. Meskipun disebutnya ada sejumlah saksi yang ketakutan karena adanya tekanan dan intimidasi dari oknum tertentu.

"Kita punya saksi, tapi banyak juga saksi yang ketakutan, tapi kan kita tentu nggak bisa mendapatkan semua saksi yang ada," ujar Todung.

Di samping itu, ia menanggapi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang kalah di semua provinsi pada Pilpres 2024. Di antaranya adalah provinsi yang menjadi kandang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), seperti Jawa Tengah dan Bali.

Menurutnya, kekalahan Ganjar-Mahfud tak lepas dari banyaknya dugaan kecurangan Pilpres 2024. Beberapa di antaranya adalah politisasi bantuan sosial dan intervensi aparat negara.

"Saya tidak pernah percaya kenapa Ganjar-Mahfud tidak pernah bisa menang di Bali, padahal itu strongholdnya PDIP. Kenapa Ganjar kalah di jateng, kenapa Ganjar kalah di Sulawesi Utara, unbelievable," ujar Todung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika