REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI- Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, mengatakan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang akan mengatur tentang aglomerasi kawasan Jakarta dan sekitarnya sudah direncanakan sejak lama. Ma’ruf menyebut aglomerasi Jakarta dan sekitarnya sudah sesuai dengan kebutuhan.
“Ide untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasi terutama perencanaan Jakarta dengan sekitarnya itu sudah lama. Sudah lama. Sehingga dulu ada pikiran bahwa Jakarta harus dipimpin oleh seorang menteri yang bisa mengkooridinasi beberapa daerah,” kata Ma’ruf di Kendari, Kamis (21/3/2024).
Bahkan kata Ma’ruf pembahasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya sudah pernah dibahas ketika dirinya masih duduk di DPRD DKI Jakarta, tahun 1971 silam.
“Itu pernah dan pernah dibicarakan beberapa kali dulu saya pernah jadi anggota DPRD DKI, dan melakukan koordinasi dengan Jawa Barat, bagaimana supaya perencanaan antara Jakarta dengan daerah sekitarnya itu sinkron. Sebab kalau tidak seperti, Depok yang mestinya jadi resapan air itu kemudian habis akhirnya air itu tidak ada resapannya kemudian langsung ke Jakarta,” ucap Ma’ruf.
Dengan begitu, Ma’ruf mendukung aglomerasi Jakarta kembali dibahas. Wapres nanti akan mengkoordinasikan Jakarta dan sekitarnya ke tingkat menteri. Ma’ruf menilai wajar bila ada perbedaan persepsi bermunculan selama pembahasan RUU DKJ. Terutama mengenai aglomerasi Jakarta akan dipimpin wakil presiden.
“Saya kira itu bagus. Mungkin dipilihnya Wapres karena ini menyangkut mengkoordinasi berbagai daerah yang kalau tingkat menteri mungkin kesulitan teknisnya supaya diangkat yang lebih atas ya kalau saya mungkin hanya beberapa bulan saja kalo pun itu. Saya kira hanya untuk menyamakan persepsi saja barang kali. Belum pada tingkat operasionalnya dan ini operasionalnya nanti wakil presiden baru yang akan menangani,” kata Wapres menambahkan.
