REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) menemui banyak masalah dalam pengaplikasiannya, seperti tidak tepat sasaran dan tidak merata. Sebab itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didorong untuk mengkaji kebijakan sekolah gratis.
"Program sekolah gratis menjadi solusi yang tepat dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu," ucap Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar dalam keterangannya, Kamis (21/3/2024).
Menurut Zaki, usulan yang juga disampaikan oleh Komisi E DPRD DKI Jakarta itu perlu ditindaklanjuti untuk memberikan hak pendidikan secara merata kepada masyarakat.
Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta itu pun menyoroti program KJP Plus yang tidak tepat sasaran dalam penyalurannya. Menurut dia, banyak siswa dari keluarga tidak mampu masih kesulitan memperoleh manfaat dari program tersebut.
"Kami melihat KJP harus diarahkan lebih visioner lagi, terutama untuk mendukung anak-anak dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di sekolah swasta," kata dia.
Pasalnya, saat ini meskipun anak sekolah swasta mendapat KJP, tak jarang sekolah swasta tiba-tiba menaikkan tarif biayanya. Lantas mereka tidak bisa membayar dan kemungkinan terburuknya adalah putus sekolah.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2022 tercatat sebanyak 75.303 anak di DKI Jakarta putus sekolah.
"Jika kenaikan SPP menghambat akses mereka ke pendidikan, maka langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mengatasi masalah ini," kata dia.
Adapun Pemprov DKI Jakarta pada tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 triliun untuk program tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengkaji ulang program KJP Plus untuk menciptakan program sekolah gratis, khususnya di sekolah swasta.
"Dalam situasi dimana biaya pendidikan semakin membebani, kita harus mengupayakan solusi yang memastikan setiap anak dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan finansial," jelas Zaki.
Selain itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga perlu segera melakukan pembahasan untuk program makan siang gratis untuk jenjang SD-SMP. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pemerintahan yang baru dalam mengentaskan kasus stunting dan juga demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Pemberian makan siang gratis bagi anak-anak kita tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi keluarga, tapi juga meningkatkan kesejahteraan dan konsentrasi belajar mereka," kata dia.
