REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) mengakselerasi sejumlah daerah di provinsi setempat yang hingga kini belum sepenuhnya menerapkan sistem pembayaran nontunai atau berbasis elektronik.

"Hasil rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD, kita menyepakati memberikan perhatian bagi daerah yang kanal pembayarannya masih banyak yang tunai," kata Kepala BI Perwakilan Sumbar Endang Kurnia Saputra di Padang, Kamis (21/3/2024).

Padahal, kata Endang, pemerintah pusat telah memberikan arahan dan petunjuk bahwa setiap transaksi pembayaran yang dilakukan pemerintah daerah harus berbasis elektronik atau nontunai.

"Misalnya bayar pajak harus bisa lewat mesin ATM, menggunakan aplikasi E-Mobile, QRIS dan lain sebagainya," kata Endang.

Hingga kini BI mendata masih terdapat sembilan daerah di Ranah Minang yang belum menerapkan kanal pembayaran elektronik. Ke depannya, BI akan mempercepat penerapan pembayaran nontunai terhadap sembilan daerah itu.

Dalam rapat TP2DD itu, Endang mengatakan BI Sumbar juga siap meningkatkan transaksi melalui kartu kredit pemerintahan daerah. Kemudian untuk mengimplementasikan transaksi pemerintah yang berbasis elektronik, BI segera melakukan penguatan sumber daya manusia.

Eks Deputi Kepala BI Perwakilan DKI Jakarta tersebut menjelaskan keterbatasan akses internet menjadi salah satu penyebab lambatnya implementasi pembayaran berbasis elektronik di beberapa daerah.

"Infrastruktur memang menjadi kendala utama penerapan pembayaran nontunai terutama daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T," ucap Adang sapaan akrabnya.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumbar yang cukup sulit atau memiliki tantangan tersendiri untuk menerapkan pembayaran nontunai.

"Padahal, pemerintah kabupatennya sangat bersemangat menerapkan pembayaran berbasis elektronik karena lebih mudah," sebut dia.