REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan, penyusunan kabinet periode 2024-2029 merupakan hak prerogatif presiden. Dia meyakini, penyusunan kabinet yang dilakukan capres Prabowo Subianto memiliki formula dalam memilih kandidat terbaik.

"Pak Prabowo juga punya komitmen yang kuat, Pak Prabowo pasti juga punya formula, punya rumusan-rumusan (penyusunan kabinet)," ujar Herman di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

Baca: Mayjen Rui Duarte, Orang Kepercayaan Prabowo Jadi Warek Unhan

Dia menyebut, Partai Demokrat tidak dalam posisi untuk meminta kursi di kabinet Prabowo-Gibran. Namun, ia yakin, menteri pertahanan (menhan) tersebut sudah memiliki perhitungannya dalam penyusunan kabinet.

Apalagi, kata Herman, Partai Demokrat sudah all out dalam pemenangan pasangan nomor urut 2 itu selama masa kampanye Pemilu 2024. Pihaknya memiliki harapan terkait menteri, tetapi hal tersebut merupakan hak prerogatif Prabowo.

"Kalau harapan pasti ada ya, harapan pasti ada, tetapi kan sekali lagi, kami menghormati dan menghargai hak prerogatifnya presiden. Supaya tidak mengganggu pemikiran beliau dan beliau bisa dengan firm menentukan sikap dan keputusan," ujar Herman.

Baca: Prabowo Kalahkan Anies di Jakarta, Berikut Perincian Angkanya

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan, penyusunan kabinet Prabowo-Gibran masihlah lama. Karena masih menunggu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

Pembicaraan ihwal penyusunan kabinet disebutnya kemungkinan besar masih dilakukan pada dua pekan usai pelantikan. Untuk saat ini, Prabowo disebut masih memfokuskan untuk merangkul banyak pihak.

"Sekarang ini Pak Prabowo menerima masukan dari berbagai tokoh, berbagai pihak tentang konsep bagaimana mengelola negara ini ke depan. Jadi belum bahas orangnya siapa di kementerian apa," ujar Habiburokhman.