REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melakukan pertemuan dengan para investor Surat Utang Negara (SUN) Pemerintah Indonesia di beberapa kota di Eropa dalam rangkaian kunjungan kerjanya yang berlangsung pada 13-19 Maret 2024. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian Indonesia.
“Kepercayaan adalah hal utama, termasuk bagi Indonesia,” ujar Suahasil di Jakarta, Senin (25/3/2024).
Wamenkeu menceritakan bahwa diskusi dengan para investor berlangsung cair tapi produktif. Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu menjelaskan mengenai kuatnya fundamental ekonomi Indonesia dan investasi para investor di Indonesia yang masih aman.
“Kuatnya investor domestik usai pandemi memang telah membuat porsi kepemilikan investor asing dalam instrumen SUN saat ini dalam tren menurun. Tetapi, kita masih membutuhkan keterlibatan investor asing, antara lain untuk pembiayaan eksternal APBN, sumber investasi, serta sebagai sumber capital inflow bagi pasar keuangan domestik,” ujar Wamenkeu.
Menurut Wamenkeu, penjelasan mengenai pencapaian makro dan fiskal Indonesia dapat diterima dengan baik oleh para investor. Para investor juga menyampaikan perhatian utama mereka terhadap Indonesia, seperti proyeksi pertumbuhan, arah perkembangan investasi, pengembangan pasar keuangan domestik, serta terkait pergerakan nilai tukar rupiah.
Lebih lanjut, Wamenkeu mengatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup resilien pascapandemi. Reformasi struktural yang dilakukan pemerintah juga telah mulai menunjukkan hasil.
“Cerita-cerita sukses Indonesia ini harus terus diutarakan kepada khalayak global. Tidak hanya untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap Indonesia, tetapi juga untuk menunjukkan betapa besarnya negara tercinta kita ini dalam kancah global,” ujar dia.
Ia juga memastikan pengelolaan tetap kredibel, transparan, dan akuntabel di masa transisi pemerintahan.
“Pelaksanaan APBN tahun 2024 dan penyusunan APBN tahun 2025 juga akan dilaksanakan sesuai dengan siklus yang telah disepakati dengan parlemen,” ujarnya.